GAPI dan Tuntutannya kepada Pemerintah Belanda

KOMPAS.com - GAPI merupakan singkatan dari Gabungan Politik Indonesia, sebuah organisasi yang didirikan pada 21 Mei 1939 oleh Mohammad Husni Thamrin.

Selain MH Thamrin, ada juga Amir Syarifuddin dan Abikusno Tjokrosuyoso yang juga aktif di GAPI.

GAPI dibentuk karena pemerintah Belanda tidak memperhatikan dan menerapkan pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Tuntutan GAPI yang ditujukan kepada pemerintah Belanda adalah gerakan Indonesia Berparlemen.

Baca juga: Sejarah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Berdirinya GAPI

GAPI didirikan oleh Mohammad Husni Thamrin pada 10 Maret 1939 sebagai respons atas penolakan Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

Petisi Soetardjo yang digagas oleh Sutardjo Kartohadikusumo pada 15 Juli 1936 berisi permohonan diselenggarakan suatu musyawarah atas wakil Indonesia dan Belanda yang memiliki hak yang sama.

Penolakan atas petisi tersebut mendorong MH Thamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi.

Selain itu, munculnya paham fasisme di dunia internasional juga menjadi salah satu alasan GAPI dibentuk.

Baca juga: Mengapa Fasisme Muncul di Italia, Jerman, dan Jepang?

Tujuan GAPI

Berdasarkan anggaran dasarnya, organisasi GAPI memiliki misi dan tujuan untuk:

• Menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintah Indonesia
• Demokratisasi pemerintahan Indonesia
• Mencegah konflik antarpartai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan.

Sementara untuk mencapai tujuannya, GAPI bepegang teguh terhadap asas-asas berikut:

• Hak menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri
• Persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia
• Persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan

Baca juga: Siapa yang Berwenang Memutuskan Pembubaran Partai Politik?

Tuntutan utama GAPI

Sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI berperan aktif menuntut pemerintah Belanda untuk menerapkan pemerintahan yang demokratis bagi Indonesia.

Tuntutan GAPI yang ditujukan kepada pemerintah Belanda adalah gerakan Indonesia Berparlemen.

Melalui gerakan Indonesia Berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut.

Pada perkembangannya, GAPI terus berjuang dan mengupayakan Indonesia Berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia.

Dari situ, GAPI terus membuat propaganda dalam mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

Referensi:

• Muttaqin, Fajriudin. (2015). Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung: Humaniora.