Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Mahmud II karena Napoleon, yang saat itu sudah menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Kekaisaran Ottoman, dianggap tidak bisa dipercaya.
Akibatnya, sempat terjadi selisih paham antara Napoleon dengan Mahmud II, yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Bukares pada 1812.
Lewat perjanjian ini, Kesultanan Utsmaniyah menyerahkan sebagian timur Moldavia, yang kemudian nama daerahnya diganti menjadi Bessarabia di Moldova.
Baca juga: Osman Ghazi, Pendiri Kesultanan Utsmaniyah
Meski Sultan Mahmud II dikenal sebagai tokoh pembaru yang luar biasa, tetapi pada masa pemerintahannya juga terjadi pergolakan.
Salah satunya adalah pemberontakan di Serbia dan Yunani, yang saat itu dikuasai Ottoman.
Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sebagian wilayah kekaisaran, menyusul munculnya negara Yunani yang merdeka.
Setelah perang kemerdekaan Yunani berakhir, terjadi Pertempuran Erzurum pada 1821, yang merupakan bagian dari Perang Utsmaniyah-Persia.
Dalam pertempuran ini, kekuatan Sultan Mahmud II berhasil digugurkan oleh Abbas Mirza, komandan militer dari Persia.
Beberapa tahun setelahnya, yakni pada 1827, angkatan laut gabungan Inggris, Perancis dan Rusia, mengalahkan kekuatan angkatan laut Utsmaniyah dalam Pertempuran Navarino.
Baca juga: Alauddin Riayat Syah al-Kahar, Sultan Aceh yang Dekat dengan Ottoman
Sultan Mahmud II dikenal sebagai sosok pembaru yang melakukan reformasi di berbagai bidang pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah.
Di bidang hukum, ia menutup Pengadilan Penyitaan dan mengambil sebagian besar kewenangan seorang Pasha (pejabat tinggi), yang sering kali disalahgunakan.
Pada masanya, situasi keuangan kekaisaran begitu meresahkan dan kelas sosial tertentu telah lama berada di bawah tekanan pajak yang berat akibat adanya praktik korupsi para pejabat pemerintahan.
Bahkan, sistem pemungutan pajak dijadikan sebagai mesin tirani bagi sebagian pejabat.
Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmud II melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran untuk menegakkan kembali otoritas kerajaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahannya.
Hal ini dicapai dengan beberapa langkah besar, menghapus cara penarikan pajak yang lama dan membubarkan beberapa institusi yang rawan penyelewengan, dan menaikkan gaji sebagai upaya untuk mengakhiri penyuapan.
Baca juga: Jatuhnya Konstantinopel ke Tangan Turki