Hasil Konferensi Meja Bundar yang Tidak Dapat Direalisasikan Belanda

KOMPAS.com - Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda, antara 23 Agustus hingga 2 November 1949.

KMB menjadi upaya diplomasi untuk sepenuhnya membebaskan Indonesia dari Belanda.

Setelah melalui pembahasan yang berlarut-larut, hasil KMB akhirnya disepakati pada 2 November 1949.

Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir Desember 1949.

Namun ternyata, ada hasil dari KMB yang tidak dapat direalisasikan Belanda.

Lantas, hasil KMB apa yang tidak bisa diwujudkan Belanda?

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya

Masalah Irian Barat

Berikut ini hasil Konferensi Meja Bundar yang disepakati pada 2 November 1949.

• Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949.
• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat.
• Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949.
• Masalah Irian Barat akan dibahas satu tahun kemudian.

Sayangnya, tidak semua hasil kesepakatan itu bisa direalisasikan oleh Belanda.

Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah masalah Irian Barat.

Ketentuan mengenai Irian Barat menurut perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah akan diadakan perundingan lagi dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.

Namun, Belanda menolak Irian Barat masuk dalam Indonesia, karena pulau tersebut memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan warga Hindia-Belanda lainnya.

Baca juga: Operasi Trikora, Upaya Indonesia Merebut Irian Barat

Penyelesaian sengketa Irian Barat

Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, Presiden Soekarno melakukan perundingan bilateral secara langsung dengan Belanda. Sayangnya, hingga akhir 1950, usaha ini masih menemui jalan buntu.

Karena telah menyimpang dari perjanjian KMB, Presiden Soekarno membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tetapi masih juga gagal.

Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk meminta bantuan dari pimpinan Blok Timur (Uni Soviet), Nikita Khrushchev.

Tanpa ragu, Nikita bersedia mendukung Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Pada 18 November 1957, rapat umum pun dilangsungkan.