Kariernya di Bappenas berlanjut, ketika ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bappenas pada 1973.
Selama menjabat sebagai Wakil Ketua Bappenas, Sumarlin terlibat erat dalam penyusunan reformasi pemerintahan.
Pada 1972 hingga 1988, Sumarlin bertanggung jawab sebagai anggota MPR. Ia juga ambil bagian dalam mempersiapkan Pidato Kepresidenan yang dirilis pada 16 Agustus setiap tahun untuk dipresentasikan ke parlemen.
Di sela kesibukannya sebagai anggota MPR, Sumarlin juga merangkap jabatan sebagai Ketua Opstib dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara pada 1973 hingga 1983.
Kemudian, sejak 1983 hingga 1988 Sumarlin menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN).
Di tengah periode itu, ia sempat ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan & Kebudayaan ad interim (sementara).
Pada masa Kabinet Pembangunan V, Sumarlin menjabat sebagai Menteri Keuangan (1988-1993).
Selain itu, ia juga menjadi salah satu arsitek ekonomi Indonesia bersama para ekonom lainnya, seperti Widjojo Nitisastro, Emil Salim, dan Ali Wardhana. Mereka kemudian dijuluki sebagai Mafia Berkeley.
Antara 1993 hingga 1998, Sumarlin ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: BPK: Sejarah, Tugas dan Wewenangnya
Sumarlin wafat pada 6 Februari 2020, setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Carolus, Jakarta Pusat.
Jasadnya kemudian disemayamkan di rumah duka MRCC Siloam Semanggi dan dikebumikan di San Diego Hills pada 10 Februari 2020.
Sewaktu Sumarlin masih berkiprah di bidang perekonomian, ia sempat mendapat beberapa penghargaan.
Pada 1973, ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adiprana III. Kemudian pada 1975, ia mendapat penghargaan Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari pemerintah Belgia.
Referensi: