Pemerintahan Komisaris Jenderal Belanda (1816-1818)

Di saat yang sama, Komisaris Jenderal dalam keadaan sangat terdesak karena pemerintah telah mengalami kerugian dan kas negara di Belanda pun dalam keadaan menipis.

Dengan mempertimbangkan Regerings Reglement, pandangan kaum liberal, pandangan kaum konservatif, dan kondisi di tanah jajahan, Komisaris Jenderal akhirnya sepakat untuk mengambil jalan tengah.

Kebijakan baru ini menyatakan bahwa eksploitasi kekayaan di nusantara langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk terus berusaha.

Akan tetapi, kebijakan ini terbukti tidak dapat mengubah keadaan. Alhasil, pada 1818 pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang baru yang menyatakan pemberlakuan kembali jabatan gubernur jenderal sebagai penguasa tertinggi dan menghapus kekuasaan Komisaris Jenderal.

Van der Capellen kemudian ditunjuk untuk menempati jabatan gubernur jenderal, sementara Elout dan Buyskes dipulangkan ke Belanda.

Referensi:

• Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.