Perbedaan Latar Belakang Pemberontakan DI/TII Jawa Barat dan Aceh

Gerakan DI mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII), yang kemudian melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, gerakan pemberontakannya disebut dengan Pemberontakan DI/TII.

Pemberontakan DI/TII menjadi salah satu pergolakan terbesar dan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia.

Pasalnya, gerakannya menyebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di antaranya di Jawa Barat dan Aceh.

Kendati demikian, latar belakang terjadinya Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh berbeda.

Lantas, apa perbedaan latar belakang terjadinya Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dengan DI/TII Aceh?

Penyebab Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, adalah pelopor gerakan DI/TII.

Bahkan, Kartosoewirjo didaulat menjadi pemimpin tertinggi dari Negara Islam Indonesia.

Penyebab terjadinya Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang masih dibayangi kehadiran Belanda.

Pada awal 1948, Kartosoewirjo bertemu dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni.

Mereka sama-sama menentang Perjanjian Renville, yang dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat.

Hasilnya, Kartosoewirjo membentuk Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan maklumat pemerintah No II/7.

Dalam maklumat NII tersebut, dijelaskan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia.

NII merupakan bentuk protes terhadap Belanda sekaligus pemerintah Indonesia, yang dianggap terlalu lemah.

Pengaruh Kartosoewirjo semakin membesar setelah berdirinya angkatan bersenjata bernama Tentara Islam Indonesia (TII), yang bertugas memerangi TNI.

Hal itulah yang melatarbelakangi Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada Agustus 1949.

Penyebab Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan DI/TII di Aceh pada 20 September 1953 dipimpin oleh Daud Beureueh.

Latar belakang terjadinya Pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh masyarakat di Aceh.

Saat itu, Provinsi Aceh dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota di Medan.

Namun, keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa revolusi.

Kekesalan Daud Beureueh bertambah ketika pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh diizinkan menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Hal itulah yang menjadi penyebab Pemberontakan Di/TII di Aceh, di mana pemberontak juga menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh.

Selain latar belakangnya, perbedaan antara gerakan DI/TII di Aceh dengan di daerah lainnya juga terletak pada penyelesaiannya, yang dapat diakhiri dengan jalan musyawarah.