Kehidupan Politik Kerajaan Kediri

Kerajaan ini memiliki beberapa nama lain, yakni Kerajaan Kadiri, Kerajaan Panjalu, dan Kerajaan Daha.

Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula dari keputusan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan untuk membagi wilayahnya menjadi dua, agar putranya, Mapanji Garasakan, dan sepupunya, Sri Samarawijaya, tidak berselisih.

Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya.

Peristiwa itulah yang menandai berdirinya Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu. Berikut ini kehidupan politik Kerajaan Kediri.

Awalnya diwarnai perang saudara

Kehidupan politik di Kerajaan Kediri diawali dengan perang saudara antara Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya.

Rupanya, upaya Raja Airlangga membagi kerajaan tidak membawa penyelesaian.

Perang saudara berlangsung selama 60 tahun, hingga akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu atau Kediri.

Setelah Sri Samarawijaya, berikut ini raja-raja yang pernah memimpin pemerintahan Kerajaan Kediri.

Jabatan penting di pemerintahan

Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Jayabaya.

Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri sangat luas yang didukung dengan armada laut yang kuat.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil.

Dengan masa berdiri yang tergolong singkat, yakni tidak sampai dua abad, diperkirakan tidak banyak perubahan terjadi di Kerajaan Kediri, terutama di bidang struktur pemerintahan.

Buktinya terdapat pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya.

Jabatan yang dimaksud seperti rakyan mahamantri i hino, sebagai "orang kedua" sesudah raja.

Bedanya, ada keterangan baru, yaitu penyebutan panglima angkatan laut (senapati sarwwajala) dalam Prasasti Jaring.

Meski sebutan itu tidak berarti bahwa pada masa sebelumnya belum ada angkatan laut, tetapi penyebutan itu memiliki makna khusus.

Sejarawan menduga bahwa pada masa Kerajaan Kediri peran angkatan laut semakin besar.

Selain itu, terdapat samya haji atau raja bawahan/ penguasa daerah dalam struktur Kerajaan Kediri yang berperan besar dalam pemerintahan pusat kerajaan.

Hal ini disebut dalam Prasasti Banjaran, samya haji di Banjaran mendorong raja Jenggala terusir untuk merebut kembali takhtanya.

Kemudian, dengan bantuan samya haji di Banjaran dan rakyatnya raja Jenggala berhasil memperoleh kembali takhtanya.

Adanya demokrasi

Salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Kerajaan Kediri adalah adanya demokrasi, yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja.

Meski hal seperti ini juga telah dikenal pada masa sebelumnya, tetapi rakyat meminta anugerah yang sudah diterima dari rakyat sebelumnya dikukuhkan dalam prasasi batu dan ditambah anugerah dari raja yang sedang memerintah.

Permohonan kepada raja ini disampaikan melalui pejabat dan umumnya dikabulkan, mengingat rakyat yang memohon biasanya pernah berjasa atau menunjukkan kesetiaan kepada raja.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.