Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

Keberadaan Pancasila bahkan semakin kuat di era Orde Baru.

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali kondisi di Indonesia pasca-kekacauan yang terjadi di era Soekarno. 

Pancasila dalam pemerintahan

Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967. 

Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat. 

Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR. 

Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian. 

Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. 

Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama.

Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia. 

Setelah format terbentuk, sistem liberal pun bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah itu, format baru politik dicantumkan dalam UUD Nomor 15 tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969 yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR. 

Pasca kedua UU tersebut dikeluarkan, langgam sistem politik kembali bergeser ke sistem otoritarian. 

Pada masa itu, gagasan demokrasi liberal dianggap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila, sehingga ditolak.

Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan UUD 1945, dalam praktek ketatatanegaraannya, kehidupan demokrasi berjalan secara pseudo-demokratis atau demokrasi semu.

Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, berbeda pada saat Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila.

Upaya ini dilakukan melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). 

Selama era Orde Baru berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. 

Komunisme dan gagasan-gagasannya dianggap bertentangan dengan Pancasila kendati keduanya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun.

Di era Soeharto, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrinasi. 

Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya. 

Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila adalah:

• Melakukan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah-sekolah
• Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila
• Presiden Soeharti melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas

Kendati demikian Presiden Soeharto juga melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Di antaranya sebagai berikut:

• Menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah
• Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan dibuat sesuai persetujuannya
• Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya
• Presiden Soeharto berlindung di balik Pancasila. Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila.
• Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Puncak dari penyelewengan Presiden Soeharto adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. 

Krismon telah membuat perekonomian Indonesia turun drastis sehingga memicu gerakan masif untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. 

Referensi: 

• Dewi, Sandra. Andrew Shandy Utama. (2018). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn & Hukum. Vol. 13. No. 1 April 2018.