Asal-usul dan Sejarah Kota Sorong

Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Minyak karena Nederlands Nieuw-Guinea Petroleuim Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan pengeboran minyak bumi di Sorong sejak 1935.

Sorong menjadi kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota terbesar kedua di Papua setelah Jayapura.

Nama Sorong sendiri berasal dari kata soren dari bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang terdalam dan bergelombang.

Asal Usul Nama Sorong

Kata soren pertama kali digunakan oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain.

Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama daratan maladum dengan sebutan soren.

Para pedagang Tionghoa, Misionaris dari Eropa, Maluku dan Sangihe talau dengan sebutan Sorong.

Sejarah Sorong

Masa Kolonial Belanda (1935) 

Tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong dijadikan sebagai base camp Bataafse Petroleum Maatschappij dengan pusat pemerintahan di Pulau Doom.

Masa Pemerintahan Indonesia

Setelah Irian Barat diserahkan secara penuh oleh penguasa sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka tahun 1965 diangkat seorang wakil Bupati Koordinator di SOrong.

Tugas wakil bupati tersebut adalah:

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintah oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayamaru.
2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat bagian Barat menjadi dua kota.

Lalu, tahun 1969, setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) selesai dilakukan, maka status Kota Sorong berubah dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom. 

Namun, pergantian status ini tidak merubah pembagian wilayah sampai akhir tahun 1972, sebagai berikut:

Perubahan Status 

Tahun 1983, Bupati Sorong Letkol Laut Sutaji, Ketua Dewan Perwakiltan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Yulianus Sesa, dan rakyatnya berinisiatif mengusulkan kepada Pemerintah Pusat.

Melalui Gubernur Irian Jaya Akub Zainal, ia mengusulkan agar Kecaamatan Sorong sebagai Ibu Kota Kabupaten Sorong ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif.

Akhirnya, tahun 1996, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong.

Kemudian, tanggal 3 Juni 1996 dilaksanakan peeresmian Kota Administratif Sorong oleh Menteri Dalam Negeri RI Yogi S Memet.

Setelah itu, berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999, Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom, yaitu Kota Sorong. 

Tanggal 21 Oktober 1999 bertempat di Jakarta, dilakukan pelantikan pejabat Wali Kota Sorong, yaitu Drs. J A Jumame. 

Julukan Kota Sorong

Kota Sorong dikenal dengan sebutan Kota Minyak, karena sudah mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. 

Sorong juga merupakan kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota terbesar kedua di Papua Indonesia setelah Jayapura.

Lokasi Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat.

Selain kaya akan minyak bumi, Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan, dan jasa, karena Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang punya sumber daya alam yang potensial.