Kabinet Pembangunan I-VII: Susunan, Program Kerja, dan Kejatuhan

Kabinet Pembangunan sendiri memiliki tujuh periode, yaitu Kabinet Pembangunan 1 sampai 7 dengan memiliki tugas pokok yang disebut "Panca Krida Kabinet Pembangunan."

Kabinet Pembangunan I 

Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada 10 Juni 1968 dan bertugas sampai 28 Maret 1973. 

Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soeharto dan komposisinya tidak jauh dengan Kabinet Ampera II. 

Pada masa Kabinet Pembangunan 1 ini Presiden Soeharto sempat merombak kabinet dan melantik menteri-menteri baru serta dilaksanakannya Pelita I (1969-1974).

Tujuan dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap berikutnya. 

Susunan 

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Sri Sultan HB IX
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: K.H. Dr. Idham Chalid
3. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Basoeki Rachmat
4. Menteri Luar Negeri: H. Adam Malik
5. Menteri Pertahanan/Keamanan: Jenderal TNI Soeharto
6. Menteri Kehakiman: Prof. Oemar Seno Adji, S.H. 
7. Menteri Penerangan: Laksamana Muda Udara Budiardjo
8. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Ali Wardhana
9. Menteri Perdagangan: Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
10. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja
11. Menteri Perindustrian: Mayjen TNI M. Jusuf
12. Menteri Pertambangan: Prof. Ir. Soemantri Brodjonegoro
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik: Ir. Sutami
14. Menteri Perhubungan: Drs. Frans Seda
15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mashuri, S.H. 
16. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. G.A. Siwabessy
17. Menteri Agama: K.H. Moh. Dahlan dan Prof. Dr. H.A. Mukti Ali (diangkat 9 September 1971).
18. Menteri Tenaga Kerja: Laksamana Muda Laut Mursalin dan Prof.Dr.Ir. Moh Sadli (diangkat 9 September 1971). 
19. Menteri Sosial: Dr.A.M. Tambunan, S.H. dan H.M.S. Mintaredja, S.H. (diangkat 9 September 1971). 
20. Menteri Transmigrasi dan Koperasi: Letjen TNI Sarbini dan Prof. Dr. Subroto (diangkat 9 September 1971).
21. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penyempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara: H. Harsono Tjokroaminoto
22. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penyempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. Emil Salim
23. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Proyek-proyek Pemerintah: Prof. Dr. Soenawar Soekowati, S.H. 
24. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Operasionil Pembangunan: Prof. Dr. Soenawar Soekowati, S.H.
25. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Menyelenggarakan Hubungan antara Pemerintah dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Dewan Pertimbangan Agung: H. Mintaredja, S.H.
26. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
27. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Urusan Pertahanan Keamanan merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Jenderal TNI M. Panggabean

Program Kerja 

Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum. 

Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971). 

Mengembalikan ketertiban dan keamanan rakyat masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 

Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah.

Kabinet Pembangunan II

Kabinet Pembangunan 2 bertugas sejak 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978. 

Pada masa Kabinet Pembangunan 2 ini, Pelita II pun dilaksanakan (1 April 1974 - 31 Maret 1979). 

Berjalannya Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Prof. Dr. Soenawar Soekowati
3. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Amir Machmud
4. Menteri Luar Negeri: H. Adam Malik
5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI M. Panggabean
6. Menteri Kehakiman: Prof Oemar Seno Adji, S.H. dan Prof. Dr. Mochtar Koesoemaatmadja, S.H., LL.M.
7. Menteri Penerangan: Mashuri, S.H.
8. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Ali Wardhana
9. Menteri Perdagangan: Drs. Radius Prawiro
10. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja
11. Menteri Perindustrian: Mayjen TNI M. Jusuf
12. Menteri Pertambangan: Prof. Dr. Ir. Moh Sadli
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik: Ir. Sutami
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro dan Letjen TNI dr. Sjarif Thajeb
15. Menteri Kesehatan: Prof. Dr.G.A. Siwabessy
16. Menteri Agama: Prof. dr. H.A. Mukti Ali
17. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi: Prof. Dr. Subroto
18. Menteri Sosial: H.M.S. Mintaredja, S.H. 
19. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. J.B. Soemarlin
20. Menteri Negara Riset: Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo
21. Menteri/Sekretaris Negara: Mayjen TNI Sudharmono, S.H. 

Program Kerja 

1. Meningkatkan dan memelihara stabilitas politik dengan pelaksanaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 
2. Meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi.
3. Meningkatkan dan memelihara stabilitas keamanan.
4. Meneruskan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) dari REPELITA pertama, serta merencanakan dan melaksanakan REPELITA kedua. 
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat sepadan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan REPELITA.
6. Meneruskan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan. 
7. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada akhir 1977. 

Ketujuh macam program kerja ini disebut dengan "Sapta Krida Kabinet Pembangunan II."

Peristiwa Malari 

Pada masa kabinet ini, terjadi Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari), yaitu peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. 

Peristiwa ini terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974).

Mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk rasa di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, tetapi karena terdapat penjagaan ketat, mahasiswa gagal menerobos ke dalam pangkalan udara. 

Kabinet Pembangunan III 

Kabinet Pembangunan 3 diumumkan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada 29 Maret 1978 dan dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978, bertugas hingga 19 Maret 1983. 

Pada masa kabinet ini, Pelita III dilaksanakan (1 April 1979-31 Maret 1984) bertujuan menekankan Trilogi Pembangunan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Susunan 

1. Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan : M. Panggabean
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Prof. Dr. Widjojo Nitosastro
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Surono
4. Menteri Dalam Negeri : Letjen TNI Amir Machmud
5. Menteri Luar Negeri : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
6. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI M. Jusuf 
7. Menteri Kehakiman : Moedjono, S.H.
8. Menteri Penerangan : Ali Murtopo
9. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Ali Wardhana
10. Menteri Perdagangan dan Koperasi : Drs. Radius Prawiro
11. Menteri Pertanian : Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro
12. Menteri Perindustrian : Ir. A.R. Soehoed
13. Menteri Pertambangan dan Energi : Prof. Dr. Subroto
14. Menteri Pekerjaan Umum : Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisaroso
15. Menteri Perhubungan : Rusmin Nurjadin
16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Dr. Daoed Joesoef
17. Menteri Kesehatan : Dr. Soewardjono Surjaningrat
18. Menteri Agama : H. Alamsjah Ratu Perwiranegara
19. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Drs. Harus Alrasyid Zain
20. Menteri Sosial : Sapardjo
21. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Dr. J.B. Soemarlin
22. Menteri Negara Riset dan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Ing. B.J. Habibie
23. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Prof. Dr. Emil Salim
24. Menteri/Sekretaris Negara : Mayjen TNI Sudharmono, S.H.
25. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan : Ir. Achmad Affandi
26. Menteri Muda Urusan Koperasi/Kepala Badan Urusan Logistik : Mayjen TNI Bustanil Arifin, S.H.
27. Menteri Muda Urusan Transmigrasi : Martono
28. Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat : Drs. Cosmas Batubara
29. Menteri Muda Urusan Pemuda : Mayor (Kes) dr. Abdul Gafur
30. Menteri Muda Urusan Peranan Wanita : Ny. L. Soetanto, S.H.

Program Kerja 

1. Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya.
2. Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
3. Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap.
4. Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa.
5. Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam. 
6. Terlaksananaya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila. 
7. Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. 

Kabinet Pembangunan IV 

Kabinet Pembangunan IV dibentuk pada 19 Maret 1983 dan bertugas sampai 21 Maret 1988. 

Pada masa ini, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989) yang berhasil mencapai swasembada pangan dan dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga. 

Kesuksesan Pelita IV pada kabinet ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada 1985. 

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Surono.
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan : Prof. Dr. Ali Wardhana.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : H. Alamsjah Ratu Perwiranegara.
4. Menteri Dalam Negeri : Soepardjo Roestam.
5. Menteri Luar Negeri : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.
6. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI S. Poniman 
7. Menteri Kehakiman : 1. Ali Said, S.H. 2. Letjen TNI Ismail Saleh, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.124/M Tahun 1984).
8. Menteri Penerangan : Harmoko.
9. Menteri Keuangan : Drs. Radius Prawiro.
10. Menteri Perdagangan : Rachmat Saleh, S.E.
11. Menteri Koperasi : Bustanil Arifin, S.H. 
12. Menteri Perindustrian : Ir. A.R. Soehoed.
13. Menteri Pertanian : Ir. Achmat Affandi.
14. Menteri Kehutanan : Soedjarwo.
15. Menteri Pertambangan dan Energi : Prof. Dr. Subroto.
16. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suyono Sosrodarsono.
17. Menteri Perhubungan : Roesmin Nurjadin.
18. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi : Achmad Tahir.
19. Menteri Tenaga Kerja : Sudomo.
20. Menteri Transmigrasi : Martono.
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto 2. Prof. Dr. Fuad Hassan (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.138/M Tahun 1985).
22. Menteri Kesehatan : dr. Suwardjono Surjaningrat.
23. Menteri Agama : H. Munawir Sjadzali, M.A. 
24. Menteri Sosial : Ny. Nani Soedarsono, S.H.
25. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan. Pembangunan Nasional : Prof. Dr. J. B. Soemarlin.
26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Ing. B.J Habibie.
27. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Prof. Dr. Emil Salim.
28. Menteri Negara Perumahan Rakyat : Drs. Cosmas Batubara.
29. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga : dr. Abdul Gafur.
30. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Dr. Saleh Afiff.
31. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita : 1. Ny. L. Soetanto 2. Ny. Anindyati Sulasikin Murpratomo (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.285/M Tahun 1987).
32. Menteri/Sekretaris Negara : Mayjen TNI Sudharmono, S.H.
33. Menteri Muda Sekretaris Kabinet : Drs. Moerdiono.
34. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri : Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita.
35. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan : Ir. Wardoyo.
36. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras : Ir. Hasrul Harahap. 
37. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan : Prof. Dr. J.H. Hutasoit.
38. Panglima Angkatan Bersenjata : Letjen TNI L. B. Moerdani (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.47/M Tahun 1984).
39. Gubernur Bank Indonesia : Dr. Arifin M. Siregar (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.49/M Tahun 1984). 
40. Jaksa Agung : Mayjen TNI (Purn) Hari Suharto, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.124/M Tahun 1984).

Program Kerja 

1. Meningkatnya pendayagunaan Trilogi Pembangunan (pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis) yang didukung oleh ketahanan nasional yang mantap. 
2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
3. Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
4. Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. 
5. Terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1987. 

Kabinet Pembangunan V 

Kabinet ini dibentuk pada 23 Maret 1988 dan berakhir pada 17 Maret 1993 oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono.

Susunan 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Sudomo
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan : Drs. Radius Prawiro
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Soepardjo Roestam
4. Menteri Dalam Negeri : Rudini 
5. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas, S.H. 
6. Menteri Pertahanan Keamanan : L. B. Moerdani
7. Menteri Kehakiman : Ismail Saleh, S.H. 
8. Menteri Penerangan : Harmoko 
9. Menteri Keuangan : Prof. Dr. J. B. Sumarlin 
10. Menteri Perdagangan : Dr. Arifin M. Siregar
11. Menteri Perindustrian : Ir. Hartarto 
12. Menteri Pertanian : Ir. Wardojo 
13. Menteri Kehutanan : Ir. Hasjrul Harahap 
14. Menteri Pertambangan dan Energi : Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita 
15. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Radinal Mochtar 
16. Menteri Perhubungan : Ir. Azwar Anas 
17. Menteri Koperasi : Bustanil Arifin, S.H.
18. Menteri Tenaga Kerja : Drs. Cosmas Batubara 
19. Menteri Transmigrasi : Soegiarto 
20. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi : Soesilo Soedarman 
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Prof. Dr. Fuad Hassan
22. Menteri Kesehatan : dr. Adhyatma, M.P.H. 
23. Menteri Agama : H. Munawir Sjadzali, M.A. 
24. Menteri Sosial : Prof. Dr. Haryati Soebadio 
25. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Prof. Dr. Saleh Afiff 
26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Ing B. J. Habibie 
27. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Prof. Dr. Emil Salim 
28. Menteri Negara Perumahan Rakyat : Ir. Siswono Yudohusodo
29. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga : Ir. Akbar Tandjung 
30. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : Ir. Sarwono Kusumaatmadja 
31. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita : Ny. Anindyati Sulasikin Murpratomo 
32. Menteri Negara/Sekretaris Negara : Drs. Moerdiono 
33. Menteri Muda Sekretaris Kabinet : Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A. 
34. Menteri Muda Keuangan : Drs. Nasrudin Sumintapura, M.A. 
35. Menteri Muda Perdagangan : Dr. J. Soedradjat Djiwandono
36. Menteri Muda Perindustrian : Ir. Tungky Ariwibowo 
37. Menteri Muda Pertanian : Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah 
38. Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Prof. Dr. B.S. Muljana 
39. Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI Try Sutrisno (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.40/M Tahun 1988)
40. Gubernur Bank Indonesia : Prof. Dr. Adrianus Mooy (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.66/M Tahun 1988)
41. Jaksa Agung : 1. Sukarton Marmosudjono, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.65/M Tahun 1988,  2. Singgih, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.188/M Tahun 1990)

Program Kerja 

1. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional. 
2. Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
3. Membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Eka Prasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
5. Melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992. 

Kelima program ini disebut "Panca Krida Kabinet Pembangunan V".

Kabinet Pembangunan VI 

Kabinet ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno pada 17 Maret 1993 dan selesai pada 14 Maret 1993. 

Susunan 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Soesilo Soedarman 
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan : Prof. Dr. Saleh Afif
3. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan : Ir. Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi : Ir. Hartarto 
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Ir. Azwar Anas
6. Menteri Dalam Negeri : Yogie S. Memed
7. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas, S.H.
8. Menteri Pertahanan Keamanan : Jenderal TNI Edi Sudradjat
9. Menteri Kehakiman : H. Oetojo Oesman, S.H.
10. Menteri Penerangan : 1. H. Harmoko dan 2. R. Hartono 
11. Menteri Keuangan : Drs. Mar’ie Muhammad
12. Menteri Perdagangan : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono 
13. Menteri Perindustrian : Ir. Tungky Ariwibowo Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Ir. Tungky Ariwibowo 
14. Menteri Pertanian : Dr. Ir. Sjafrudin Baharsjah
15. Menteri Kehutanan : Ir. Djamaloedin Soeryohadikoesoemo
16. Menteri Pertambangan dan Energi : I.B. Sudjana
17. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Radinal Mochtar
18. Menteri Perhubungan : Dr. Haryanto Dhanutirto
19. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil : Drs. Subiakto Tjakrawerdaya 
20. Menteri Tenaga Kerja : Drs. Abdul Latief
21. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan : Ir. Siswono Yudohusodo 
22. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi : Joop Ave
23. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Dr. Ing Wardiman Djojonegoro
24. Menteri Kesehatan : Prof. Dr. Sujudi
25. Menteri Agama : dr. Tarmidzi Taher
26. Menteri Sosial : Dra. Endang Kusuma Inten Soeweno
27. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita
28. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Ing. B.J. Habibie
29. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Badan Urusan Logistik : Prof. Dr. Ibrahim Hasan
30. Menteri negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal : Ir. Sanyoto Sastrowardoyo
31. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional : Ir. Soni Harsono 
32. Menteri Negara Perumahan Rakyat : Ir. Akbar Tandjung
33. Menteri Negara Lingkungan Hidup : Ir. Sarwono Kusumaatmadja 
34. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : T. B. Silalahi 
35. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita : Ny. Mien Sugandhi 
36. Menteri Negara Urusan Khusus : H. Harmoko 
37. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga : Haryono Isman
38. Menteri Negara Sekretaris Negara : Drs. Moerdiono
39. Menteri Negara Sekretaris Kabinet : Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A. 
40. Panglima Angkatan Bersenjata : 1. Jenderal TNI Edi Sudradjat dan  2. Jenderal TNI Feisal Tanjung 
41. Gubernur Bank Indonesia : Dr. J. Soedrajat Djiwandono (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.97/M Tahun 1993)
42. Jaksa Agung : Singgih, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.98/M Tahun 1993)

Program Kerja 

• Melanjutkan, meningkatkan, dan memperdalam dan memperlas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian.
• Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia. 
• Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945, ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan Eka Prasetia Pancakarsa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. 
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam hubungan bilateral, regional, dan global untuk kepentingan pembangunan nasional. 
• Melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1997. 

Kelima tugas ini disebut dengan "Panca Krida Kabinet Pembangunan VI."Kabinet Pembangunan VI.

Kabinet Pembangunan VII

Kabinet ini menjadi kabinet terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dibantu wakilnya BJ Habibie.

Masa bakti kabinet ini yaitu sejak 16 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998.

Susunan: 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Feisal Tanjung 
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
3. Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara : Ir. Hartarto Sastrosoenarto 
4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional : Prof. Dr. H. Haryono Suyono
5. Menteri Dalam Negeri : R. Hartono 
6. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas, S.H. 
7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI Wiranto 
8. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Muladi, S.H.
9. Menteri Penerangan/Kepala BP-7 Pusat : Prof. Dr. Muhammad Alwi Dahlan 
10. Menteri Keuangan : Dr. Fuad Bawazier, M.A. 
11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Mohamad Hasan 
12. Menteri Pertanian : Ny. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Sjarifudin Baharsjah, M.Sc.
13. Menteri Pertambangan dan Energi : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto 
14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan : Ir. Sumahadi, M.B.A. 
15. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo 
16. Menteri Perhubungan : Ir. Giri Suseno Hadihardjono 
17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya : Drs. Abdul Latief 
18. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil : Drs. Subiakto Tjakrawerdaya, S.E. 
19. Menteri Tenaga Kerja : Drs. Theo L. Sambuaga
20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan : Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E., M.B.A. 
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunandar, M.Sc. 
22. Menteri Kesehatan : Prof. Dr. dr. H. Farid Anfasa Moeloek 
23. Menteri Agama : Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. 
24. Menteri Sosial : Ny. Hj. Siti Hardiyanti Rukmana
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. 
26. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, M.SC.E.E.
27. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional : Ary Mardjono 
28. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman : Ir. Akbar Tandjung
29. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan : Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. 
30. Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan : Dr. Haryanto Dhanutirto 
31. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara : Tanri Abeng, M.B.A. 
32. Menteri Negara Peranan Wanita : Ny. Dra. Hj. Tutty Alawiyah A.S. 
33. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : H.R. Agung Laksono 
34. Menteri Negara Sekretaris Negara : Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A. 
35. Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI Wiranto (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 38/M Tahun 1998)
36. Gubernur Bank Indonesia : Sjahril Sabirin, S.E., M.A., Ph.D. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/M Tahun 1998)
37. Jaksa Agung : Soedjono Chanafiah Atmonegoro, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 63/M Tahun 1998)

Program Kerja 

1. Trilogi: stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji.
2. Kemandirian: melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya pada kemampuan sendiri.
3. Ketahanan Nasional: dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan ini tumbuhlah ketahanan nasional, yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. 
4. Persatuan dan Kesatuan: kedua hal ini akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kejatuhan 

Kabinet Pembangunan VII harusnya berlangsung sampai tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi 1998 dan krisis ekonomi, Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya.

Posisi Soeharto sebagai Presiden lantas digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie. 

Peristiwa mundurnya Soeharto sebagai Presiden ini kemudian membuat Kabinet Pembangunan berakhir. 

Referensi: