Kabinet Reformasi Pembangunan: Penetapan, Susunan, dan Program Kerja

Pada masa kabinet ini, BJ Habibie berfokus menjalankan program untuk mengatasi krisis moneter 1998, penghapusan kebijakan Dwifungsi ABRI, melaksanakan pemilu, dan beberapa kebijakan lainnya.

Penetapan 

Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan kabinet yang dibentuk pada masa Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie. 

Dibentuknya kabinet ini merupakan akibat dari peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden pada Kabinet Pembangunan VII. 

Pada waktu itu, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia.

salah satu masalah terbesar adalah krisis moneter 1998 dan juga beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Indonesia.

Dari permasalahan tersebut masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa meminta Presiden Soeharto turun dari kursi jabatannya. 

Kemudian posisi tersebut digantikan oleh BJ Habibie atas mandat dari Soeharto sendiri.

Naiknya BJ Habibie menjadi Presiden Indonesia disusul dengan pembentukan kabinet baru, Kabinet Reformasi Pembangunan. 

Susunan 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung

Kejatuhan

Berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan terjadi, karena masyarakat menduga bahwa naiknya BJ Habibie sebagai Presiden sebagai bentuk kelanjutan rezim Orde Baru. 

Kendati demikian, pada masa kepemimpinan BJ Habibie, pemerintahan berhasil terbebas dari masalah krisis moneter 1998. 

Berakhirnya BJ Habibie sebagai Presiden kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur setelah diutus oleh MPR.

Gusdur kemudian membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Persatuan Nasional. 

Referensi: 

• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.