Kabinet Hatta I: Penetapan, Susunan, Kebijakan, dan Upaya Penggulingan

Atas perintah dari Soekarno, Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet baru dan tercetuslah Kabinet Hatta I yang berjalan selama periode 23 Januari 1948 - 4 Agustus 1949. 

Penetapan

Pada masa kabinet sebelumnya yakni Kabinet Amir II, Amir Sjarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. 

Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sehingga membuatnya merangkap menjadi seorang Perdana Menteri. 

Ditunjuknya Hatta pada saat itu mulanya juga diragukan oleh orang-orang Partai Masyumi lantaran mereka masih trauma dengan Perjanjian Renville sebelumnya. 

Pada Partai Masyumi sendiri terjadi pertentangan antara pro dan kontra untuk duduk di kabinet tersebut. 

Namun, dengan dibantu oleh pendiri Nahdlatul Ulama K.H. Wahab Chasbullah, Masyumi pun akhirnya bersedia untuk memberikan dukungannya secara penuh terhadap Kabinet Hatta I yang dibentuk pada 23 Januari 1948. 

Susunan 

Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Hatta I adalah:

Program Kerja

Terbentuknya Kabinet Hatta I diikuti dengan adanya program kerja yang akan dijalankan. 

Program-program tersebut adalah:

Upaya Penggulingan

Presiden Soekarno yang memilih Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru ternyata ditentang keras oleh oposisi.

Amir Sjarifuddin yang kecewa kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948 dan menjadi oposisi.

FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. FDR terdiri dari:

• Partai Komunis Indonesia (PKI)
• Partai Sosialis Indonesia (PSI)
• Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo)
• Partai Buruh Indonesia
• Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SOBSI)

Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.

Hatta yang melihat aksi dari FDR kemudian meminta Komite Nasional Pusat (KNP) untuk mengesahkan Undang-undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya selama tiga bulan. 

Hatta bertemu dengan KNP dan menjelaskan setiap aksi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. 

Salah satu penyebab FDR melakukan pemberontakan diduga karena mereka menginginkan tambahan kursi jabatan di Kabinet Hatta, tetapi Hatta tidak memberikannya. 

Sejak saat itu, FDR meminta agar Kabinet Hatta segera dibubarkan dan Persetujuan Renville dibatalkan. 

Referensi:

• Azra, Asyumardi dan Saiful Umam. (1998). Menteri-menteri Agama RI. Indonesia: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS). 
• Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan. 
• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya