Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Muaro Jambi, Provisnsi Jambi

KOMPAS.com - Indonesia mengalami berbagai masa pemerintahan, salah satunya adalah Masa pemerintahan Demokrasi Parlemeter. Pada Masa Demokrasi Parlementer, terjadi beberapa perkembangan politik. 

Berikut adalah perkembangan politik pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959):

Sistem pemerintahan

Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer.

Artinya, Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa.

Baca juga: Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Jika kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem Demokrasi Liberal.

Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbang- kan latar belakang partainya.

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Baca juga: Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Sistem kepartaian

Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah:

• Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
• Partai Nasional Indonesia (PNI)
• Partai Sosialis Indonesia (PSI)
• Partai Komunis Indonesia (PKI)
• Partai Buruh Indonesia (PBI)
• Partai Rakyat Jelata (PRJ)
• Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
• Partai Rakyat Sosialis (PRS)
• Persatuan Marhaen Indonesia (Permai)
• Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)

Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antarpartai.

Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan.

Baca juga: Partai Politik: Definisi dan Fungsinya

Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politikyang memerintah.

Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi, serta keamanan terganggu.

Pemilu 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka.

Baca juga: Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia