Kompas.com - 06/07/2021, 14:38 WIB
Ilustrasi Detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. freepik.com/jcompIlustrasi Detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang.

KOMPAS.comDetournement de pouvoir merupakan salah satu konsep hukum dalam administrasi negara. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti penyalahgunaan wewenang.

Menurut A’an Efendi dalam jurnal Intepretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (2019), pengertian detournement de pouvoir, abuse of power, atau penyalahgunaan wewenang adalah bentuk ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan.

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika suatu badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang menyimpang atau berlawanan dengan maksud dari pemberian wewenang tersebut.

Baca juga: 10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Sjachran Basah dalam buku Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (2016) karya Abdul Latif, mengartikan penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir sebagai perbuatan pejabatan yang tidak sesuai dengan tujuan, namun masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk parameter dari penyalagunaan wewenang, menggunakan peraturan perundang-undangan (writer rules) atau asas legalitas, serta asas umum pemerintahan yang baik untuk kewenangan yang bersifat bebas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebuah perbuatan dikatakan sebagai penyalagunaan wewenang, jika:

  1. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenang yang dimiliki, sesuai dengan prosedur yang tepat dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta regulasi yang mengatur tindakannya. Namun, ia menggunakan wewenangnya tersebut untuk tujuan lain dari tujuan yang seharusnya.
  2. Badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yakni tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
  3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang bukan ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal.

Baca juga: Landasan Hukum Kementerian Republik Indonesia

Penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan, karena terjadi pengalihan tujuan wewenang, sehingga menyimpang dari tujuan sebenarnya diberikan wewenang tersebut. Tindakan pengalihan tersebut didasarkan pada kepentingan pribadi yang bersifat negatif.


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.