Kompas.com - 02/06/2021, 12:55 WIB
Ilustrasi teori keadilan menurut Aristoteles freepik.com/macrovectorIlustrasi teori keadilan menurut Aristoteles

KOMPAS.com - Beberapa tokoh terkemuka menyampaikan konsep keadilan menurut mereka. Salah satunya Aristoteles, yang menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan.

Menurut Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan.

Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang.

Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni:

Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

Baca juga: Landasan Hukum Kementerian Republik Indonesia

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.

  • Keadilan komutatif

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah.

Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.

Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan.

Contohnya anggota DPR yang korupsi, harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memandang jabatan ataupun jasanya.

Baca juga: Landasan Hukum HAM di Indonesia

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X