Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif.

Dalam buku Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1994) karya Bantarto Bandoro, Pemerintah Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile.

Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia.

Adam Malik sebagai menteri luar negeri Orde Baru tahun 1966-1978 mengungkapkan bahwa, Indonesia akan membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia Internasional.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin

Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB serta mencetuskan konsep good neighbourhood policy.

Realisasi konsep politik good neighbourhood policy dilakukan dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura dan Filiphina.

Eksistensi Indonesia 

Indonesia juga berusaha untuk memperbaiki citra di kalangan bangsa Barat malalui program pelunasan hutang, politik pintu terbuka dan program kerja sama ekonomi pada tahun 1966-1967.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional saat pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru sebagai modal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.