Kompas.com - 28/02/2020, 07:00 WIB
Dampak Demokrasi Terpimpin di berbagai bidang kemdikbud.go.idDampak Demokrasi Terpimpin di berbagai bidang

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2015) karya MC Ricklefs, Soekarno mengartikan Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

Demokrasi Terpimpin tentu memberikan dampak di berbagai bidang di Indonesia. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya:

Bidang ekonomi

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di awal Demokrasi Terpimpin, kondisi ekonomi Indonesia cukup memperihatikan. Hal ini karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Pengertian dan Ciri-ciri

Artinya, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, minimal di bawah pengawasan negara.

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang ekonomi, yaitu:

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, pada 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Depernas yang dipimpin Mohammad Yamin.

Depernas memiliki program dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana. Program tersebut terdiri atas Tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Setelah membentuk Depernas, pemerintah juga membentuk Bappenas pada 1963.

Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Diketuai langsung oleh Presiden Soekarno.

Penurunan nilai uang

Pada 1950 pemerintah mengumumkan adanya penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas Rp 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50.

Pemerintah juga membekukan beberapa bank yang memiliki simpanan melebihi Rp 25.000.

Hal ini untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang ada di tengah masyarakat.

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi dengan nama Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 1963.

Tujuannya, untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.

Dalam pelaksanaannya, Dekon ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi.

Bahkan Dekon justru membuat ekonomi Indonesia stagnan, hal ini karena banyak prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diabaikan pemerintah.

Pembangunan proyek mercusuar

Kondisi ekonomi yang buruk juga ditambah dengan pembangunan proyek mercusuar yang memakan banyak biaya.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri.

Selain itu sebagai fasilitas Games of the New Emerging Forces (Ganefo), pemerintah membangun proyek besar seperti gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan pusat pertokoan Sarinah.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)

Bidang politik

Demokrasi Terpimpin memiliki Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959 untuk menggantikan Kabinet Djuanda.

Terdapat tiga program Kabinet Kerja saat itu, yaitu:

  1. Masalah sandang dan pangan
  2. Keamanan dalam negeri
  3. Pengembalian Irian Barat

Selama dipegang Kabinet Kerja terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil, baik dalam maupun luar negeri.

Berikut penjelasannya:

Kebijakan dalam negeri

Terdapat beberapa kebijakan dalam negeri yang dilakukan, di antaranya:

  1. Pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
  2. Presiden membentuk DPR-GR setelah sebelumnya menolak RAPBN.
  3. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh dirinya.
  4. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945.
  5. Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet.
  6. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Sidang Umum MPRS 1963.
  7. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ketuanya terlibat dalam pemberontakan Permesta.
  8. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Tertinggi (KOTI).

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru

Kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri yang diambil adalah:

  1. Politik Mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka.
  2. Politik Poros, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RCC (Poros Jakarta-Peking). Selain itu juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara.

Sosial dan budaya

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang sosial dan budaya, di antaranya:

Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing, terutama China.

Pada Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya banyak yang berpindah ke kota.

Hal ini menimbulkan reaksi besar bagi pemerintah Beijing karena Indonesia melarang pedagang etnis China bergerak di luar kota-kota besar.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Kerusuhan di Jakarta

Konfrontasi Indonesia-Malaysia membuat kondisi sosial menjadi kacau di Indonesia.

Rumah kedutaan besar dibakar habis oleh masyarakat Indonesia. Sebagai balasannya, rumah kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga dibakar.

Hal ini mengakibatkan putusnya kerja sama dengan malaysia dan Singapura.

Pelarangan musik dan tarian barat

Segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Beberapa kelompok seniman ditahan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan.

Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik rock and roll, musik pop, dan dansa.

Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, terdapat konflik Lekra dan Manikebu.

Lekra kepanjangan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, sedangkan Manikebu kepanjangan dari Manifesto Kebudayaan.

Lekra adalah kelompok pendukung ajaran Nasakom. Sementara Manikebu adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut.

Kelompok Manikebu mendukung Pancasila dan tidak mendukung Nasakom.

Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Sumber Kemdikbud
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.