Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Pengertian dan Karakteristik

KOMPAS.com - Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, Indonesia resmi meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke era Demokrasi Terpimpin.

Apa itu Demokrasi Terpimpin? Dalam buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Rerpimpin, 1959-1965 (1996) karangan Ahmad Syafii Maarif, diungkap beberapa definis Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Sedangkan Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

 Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sesepuh atau tetua.

Sesepuh atau tetua ini tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi.

Menurut Soekarno, sistem semacam inilah yang sesuai dengan UUD 1945 dan memancarkan kepribadian bangsa Indonesia.

Sementara dikutip dari Sejarah Indonesia Modern (2005), MC Ricklefs menulis Soekarno berharap Demokrasi Terpimpin bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi.

"Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi," tulis Ricklefs.

Ricklefs juga menulis Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno walaupun pelaksanaannya dilakukan bersama pimpinan angkatan bersenjata.

 Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin

Pada waktu itu, beberapa pengamat menganggap Soekarno sebagai diktator. Sebab Soekarno sangat keras dan memusuhi banyak pihak.

"Soekarno tidak punya satu pun pandangan yang akhirnya dapat diterima oleh pimpinan lainnya mengenai masa depan negara dan bangsanya. Janji dari Demokrasi Terpimpin adalah palsu," ujar Ricklefs.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

Miriam Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (2008), ada beberapa ciri yang membedakan Demokrasi Terpimpin dengan model demokrasi lainnya yang dijalankan Indonesia:

1. Dominasi presiden menguat
2. Pembatasan peran DPR dan partai politik
3. Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik

Ciri-ciri itu menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Ciri-ciri ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang diambil Soekarno.

 Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Soekarno membentuk lembaga tinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).