Penyimpangan dan Dampak Politik Etis

KOMPAS.com - Politik etis yang dibentuk Pemerintah Belanda pada tiga program, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan jauh dari harapan.

Kebijakan yang diharapkan bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Pada prakteknya disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), terlepas dari visi yang muluk tersebut, pencapaian kebijakan politik etis jauh lebih sederhana.

Hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tidak terlaksana dan mendapat hambatan. Terjadi penyimpangan di lapangan.

Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Penyimpangan politik etis

Dalam prakteknya ada penyimpangan dan disalahgunakan oleh pegawai Belanda saat kebijakan politik etis dijalankan.

Sasaran yang ditetapkan terlalu tinggi, tapi perangkat yang diadopsi untuk mengimplementasikannya terlalu rendah.

Berikut penyimpangan-penyimpangan politik etis:

Irigasi

Pada irigasi yang seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat tapi kenyataannya tidak.

Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda.

Bantuan pada sarana dan prasarana pertanian memang diberikan pemerintah Belanda. Tapi tidak diarahkan pada peningkatan teknik irigasi dalam teknologi padi untuk rakyat.

Dampaknya ada jurang pemisah antara perekonomian, perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat.

Baca juga: Sejarah Pajak Indonesia, Dimulai Zaman Kerajaan

Emigrasi

Pada program emigrasi rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. 

Mereka ditempat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. Itu terjadi karena adanya permintaan tenaga kerja di daerah.

Edukasi

Meski pada bidang pendidikan pemerintah Belanda membangun sekolah.

Namun ada diskriminasi, pendidikan yang dibuka hanya diperuntukan untuk anak pegawai dan orang mampu saja. Sementara rakyat miskin tidak diperbolehkan sekolah. 

Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan tingkat peluang yang lebih besar di tingkat dasar, dan menengah.

Tapi pada akhir 1930-an hanya segelintir lulusan sekolah menengah yang diproduksi secara lokal, dan tingkat melek huruf dihitung lebih dari 6 persen.

Baca juga: Kepala BNPB Ingin Indonesia Jadi Pusat Industri Kebencanaan

Dampak politik etis

Ada dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dengan munculnya politik etis.

Pada bidang pendidikan memiliki dampak positif yang bersifat jangka panjang. Selain itu banyak berdiri sekolah di daerah-daerah.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),  politik etis melahirkan golongan terpelajar dan terdidik yang membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam.

Kemudian munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam.

Berkat tokoh-tokoh tersebut membentuk kesadaran nasional sebagai bumi putera di Hindia Beland, pada zaman tersebut dikenal sebagai zaman pergerakan nasional.

Mereka anak-anak muda terdidik, memiliki semangat tinggi dan peduli pada bangsanya.

Baca juga: SEATO: Sejarah dan Kegagalannya

Kondisi tersebut memberikan kesadaran baru di kalangan pelajar Indonesia. Bahwa perjuangan menghadapi kolonial harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

Perjuangan yang dilakukan dengan lewat organisasi. Mereka memiliki visi bersama jauh ke depan berupa kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada bidang lain adanya pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan rel kereta api, bendungan penampung air untuk pengairan.