KOMPAS.com - Politik etis menjadi awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia.
Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kejahteraan bumi putera.
Berkat tokoh-tokoh tersebut yang kemudian membentuk kesadaran nasional sebagai bumiputra di Hindia. Mereka kaum penggerak dari zaman baru Indonesia, yakni zaman pergerakan nasional.
Baca juga: Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo
Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas adanya kritik dari tokoh Belanda, C.Th. Van Deventer lewat tulisan di majalah De Gids pada 1899.
Tulisan Van Deventer berjudul Een Eereschlud (satu hutang kehormatan). Karena Pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita.
Sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk.
Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20.
Ada tiga program utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi (transmigrasi).
Kebijakan tersebut diharapkan bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Tapi terlepas dari visi yang muluk, pencapaian kebijakan etis jauh lebih sederhana.
Baca juga: Faktor Pendorong Munculnya Pergerakan Nasional
Tidak adanya penurunan standar hidup rakyat. Dalam prakteknya tetap disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda.
Dampak yang mencolok tampak terlihat pada bidang pendidikan. Di mana pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan penduduk yang mampu saja.
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun kebijakan etis ternyata berhasil membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di Hindia Belanda.
Memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memiliki kesadaran, jika rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan.
Pada bidang pendidikan berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi Indonesia.
Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Kemudian muncul organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam.
Baca juga: Media Penyebaran Proklamasi Kemerdekaan