Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kejahteraan bumi putera.

Berkat tokoh-tokoh tersebut yang kemudian membentuk kesadaran nasional sebagai bumiputra di Hindia. Mereka kaum penggerak dari zaman baru Indonesia, yakni zaman pergerakan nasional.

Latar belakang

Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas adanya kritik dari tokoh Belanda, C.Th. Van Deventer lewat tulisan di majalah De Gids pada 1899.

Tulisan Van Deventer berjudul Een Eereschlud (satu hutang kehormatan). Karena Pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita.

Sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20.

Ada tiga program utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi (transmigrasi).

Kebijakan tersebut diharapkan bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Tapi terlepas dari visi yang muluk, pencapaian kebijakan etis jauh lebih sederhana.

Tidak adanya penurunan standar hidup rakyat. Dalam prakteknya tetap disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda.

Dampak yang mencolok tampak terlihat pada bidang pendidikan. Di mana pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan penduduk yang mampu saja.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun kebijakan etis ternyata berhasil membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di Hindia Belanda.

Memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memiliki kesadaran, jika rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan.

Lahirnya pergerakan nasional

Pada bidang pendidikan berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi Indonesia.

Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Kemudian muncul organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam.

Para intelektual bumiputra tersebut tidak memandang suku, ras, agama dan perbedaan. Mereka lebih merasa bersama sebagai kaum bumiputra yang tertindas.

Perjuangan di masa Pergerakan Nasional yang digerakan oleh kalangan terdidik dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi.

Seperti Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, R.T. Ario Tirtokusumo, Samanhudi, atau Ki Hajar Dewantara.

Organisasi yang dibentuk tidak hanya terbatas bergerak dalam bidang politik tapi juga pendidikan dan sosial.

Bahkan telah menumbuhkan banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Hindia Belanda di abad ke-20.

Ada dua hal penting dalam lahirnya pergerakan nasional pada pada ke-20. Pertama adanya peran penting pendidikan.

Kemudian, tumbuhnya organisasi-organisasi di berbagai bidang seperti politik, sosial dan agama, yang memiliki semangat sama, yaitu mengedepankan kemajuan, persatuan dan kebangsaan Indonesia.

Dampak terpenting

Adanya kebijakan etis dari Pemerintah Belanda ternyata berdampak penting bagi Indonesia. Karena lahirnya kaum intelektual baru di Indonesia.

Mereka anak-anak muda yang terdidik, memiliki semangat tinggi dan peduli pada bangsanya.

Kondisi itu memberikan kesadaran baru di kalangan terpelajar Indonesia pada zaman tersebut. Bahwa perjuangan menghadapi kolonial harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

Di mana berjuang dengan cara modern lewat kekuatan organisasi. Tidak bergantung pada seorang pemimpin, bersifat nasional, memiliki visi bersama jauh ke depan berupa kemerdekaan.

Serta perjuangan yang tidak bersifat fisik tapi dalam bentuk suatu gerakan.

Kemudian mendorong beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah dunia menginspirasi para anak muda terpelajar Indonesia untuk membangkitkan nasionalisme Indonesia dalam mengusir penjajah.