Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Namun hal ini malah mengkhawatirkan Kepala Staf Angkatan Perang kala itu, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Tahi Bonar Simatupang. Simatupang ingin Indonesia punya kemampuan militer dan strategi yang baik demi alasan keamanan.

Baca juga: Inilah KRI Teluk Ende, Kapal Perang Tua Buatan Korsel yang Jadi Andalan TNI AL

Menurutnya, lalu lintas laut dijalankan oleh armada-armada yang kuat. Indonesia sebagai daerah yang dilewati harus punya kekuatan untuk mengatur lalu lintas itu.

Belakangan, empat kekuatan besar dunia yakni Jepang, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Eropa Barat, berada di utara dan tidak melewati Indonesia.

"Apalagi sekarang perkembangan kemampuan di laut maupun di udara telah menjadikan selat-selat di daerah kita itu tidak lagi mempunya arti strategis seperti dahulu, sebab lalu lintas sekarang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia kalau perlu dapat mem-by pass Indonesia," kata TB Simatupang seperti dikutip dari Percakapan dengan Dr. T.B. Simatupang (1989).

"Kapal-kapal besar, apalagi yang digerakkan tenaga nuklir, dapat berbulan-bulan di laut sehingga sebetulnya mem-by pass satu daerah tidak masalah lagi, kalau perlu dia juga dapat mem-by pass Australia," lanjut dia.

TB Simatupang menekankan peranan posisi maritim Indonesia telah berubah dari abad sebelumnya. Jika dulu urusannya perang, kini tantangannya kembali ke perdagangan.

Baca juga: TB Simatupang Jadi Pahlawan Nasional, Keluarga Bangga

Mengembalikan kejayaan

Dikutip dari situs Institut Teknologi Bandung (ITB), Anggota Dewan Kelautan Indonesia Dr. Ir. Son Diamar mengungkapkan Indonesia memiliki empat titik strategis yang dilalui 40 persen kapal-kapal perdagangan dunia.

Empat titik itu yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Indonesia bisa menjadi pusat industri perdagangan dan pelayaran maritim dunia.

Keunggulan ini, membuat Presiden Joko Widodo mencanangkan program Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sayangnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan lima tahun lalu itu, baru menyumbang 7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.

"Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7 persen dari Rp 14.300 triliun. Padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang dan lainnya jauh lebih besar dari itu," ujar Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofian Effendi dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk 'Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi', di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia

Poros maritim dunia menjadi salah satu visi penting yang diutarakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan.

Dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Visi poros maritim dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antarpulau di Indonesia.

Visi tersebut bertumpu pada tujuh pilar utama, yakni maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

Baca juga: Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Kemudian tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang maut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim.