Kekuasaan dan Wewenang dalam Manajemen

Kekuasaan bisa diatur dengan manajemen pengorganisasian, karena kekuasaan bisa dipelajari. Sehingga peranan manajemen dalam mengorganisasi perusahaannya sangat penting.

Sebagian orang mengatakan bahwa memiliki kekuasaan jauh lebih penting dari sekadar memiliki wewenang. Namun, banyak manajer tidak bisa bekerja dan banyak mengeluh, karena tidak mempunyai wewenang.

Wewenang bersangkut paut dengan kekuasaan yang dijalankan pimpinan untuk bisa memengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas perusahaan.

Dikutip dari buku Pengantar Manajemen (2019) karangan Sentot Imam Wahjono, berikut penjelasaan kekuasaan dalam manajemen:

Kekuasaan dalam manajemen

Kekuasaan (power) adalah kemampuan menggunakan pengaruh orang lain, bertujuan mengubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi.

Lalu, masalahnya adalah apakah seseorang menyadari kemampuan yang dimilikinya, atau apakah seseorang dapat menggunakan kemampuannya itu untuk memperoleh yang diinginkan.

Pengaruh tidak hanya berjalan satu arah (one way) dari manajemen ke karyawan saja. Namun, bersifat dua arah. Berarti karyawan juga mungkin memiliki pengaruh terhadap pemimpinnya.

Kekuasaan tidak begitu saja diambil dari tingkat individual dalam lingkup organisasi. Ada lima sumber atau dasar kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan menghargai (reward power)
2. Kekuasaan memaksa (coercive power)
3. Kekuasaan sah (legitimate power)
4. Kekuasaan keahlian (expert power)
5. Kekuasaan rujukan (referent power).

Kekuasaan menghargai

Didasarkan pada kemampuan seseorang (yang memberi pengaruh) untuk memberi penghargaan kepada orang lain (yang dipengaruhi) agar melaksanakan perintah kerja.

Jadi, pengaruh seseorang berasal dari aktivitasnya dalam memberi reward kepada orang lain yang akan dipengaruhi. Maka dari itu, tidak jarang pemimpin memberi penghargaan kepada orang lain.

Kekuasaan memaksa

Dipakai pada kemampuan orang yang memengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi, apabila tidak menjalankan perintah dengan baik atau memenuhi persyaratan.

Hal ini merupakan kekuasaan sisi negatif. Sumber kekuasaan ini dijalankan dengan membuat peraturan disertai sanksi jika tidak dipatuhi. Hukumannya bisa berupa teguran hingga pemecatan.

Kekuasaan sah atau formal

Kekuasaan ini ada jika seorang karyawan yang dipengaruhi mengakui bahwa orang yang memengaruhinya telah melewati batas kekuasaan, dalam musyawarah organisasi, seperti  proses pemilihan atau penunjukan pejabat.

Makin besar pengakuan bawahan terhadap pemimpin, kian sah pula kekuasaannya. Hal ini ditunjukkan lewat tingginya sikap kepatuhan bawahan.

Kekuasaan keahlian

Didasarkan pada persepsi bahwa orang yang memengaruhi mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang yang dipengaruhi, seperti dokter, konsultan, dan lainnya.

Kekuasaan rujukan

Kekuasaan ini dapat dimiliki seseorang atau kelompok, berdasarkan keinginan orang yang dipengaruhi untuk meniru orang yang memengaruhi.

Misalnya manajer yang populer dan teliti akan mempunyai kekuasaan rujukan bila karyawannya termotivasi untuk meniru kebiasaannya.

Wewenang dalam manajemen

Dikutip dari buku Pengantar Manajemen (2017) karangan Fariz, kewenangan (authority) pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali digunakan dalam organisasi.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal. Dalam organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih menjadi pemimpin, bagian, atau departemen, akan memiliki kewenangan atau kekuasaan yang formal.

Seseorang yang ditunjuk menjadi manajer personalia, secara formal akan memiliki kewenangan mengatur berbagai hal terkait sumber daya manusia atau orang dalam organisasi.

Ada dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu pandangan klasik (classical view) dan pandangan berdasarkan penerimaan (acceptance view).

Pandangan klasik

Pandangan ini menerangkan bahwa pada dasarnya kewenangan lahir akibat adanya wewenang yang lebih tinggi dari yang diberikan.

Misalnya seorang manajer mendapat kewenangan formal dari pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seperti direktur utama.

Seorang kapten dalam tradisi militer memiliki kewenangan formal untuk memerintah prajurit. Karena kewenangan tersebut diterima dari seseorang yang memiliki wewenang lebih tinggi darinya, seperti jenderal.

Pandangan berdasarkan penerimaan

Pandangan ini cenderung berbeda dengan pandangan sebelumnya. Kadang kala kita menemui apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan bawahan.

Hal tersebut barangkali bukan disebabkan oleh atasan yang tidak memiliki wewenang, melainkan apa yang dilakukan atasan tidak dapat diterima bawahan.

Pandangan berdasarkan penerimaan menjelaskan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima bawahan, tergantung beberapa persyaratan.

Menurut Chester Barnard, persyaratan tersebut terdiri atas empat hal, yakni: