Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 17:02 WIB


KOMPAS.com - Orang dengan Gangguan Kejiwaan atau ODGJ masih rentan mengalami diskriminasi saat berhadapan dengan masalah hukum. Pemenuhan hak para ODGJ di mata hukum masih belum terpenuhi.

ODGJ atau Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) seringkali memiliki masalah hukum. Namun, perbedaan persepsi kerap menjadi kendala dalam pemenuhan hak mereka.

Menurut Kepala Divisi Psikiatri Forensik Dept.Psikiatri FKUI-RSCM, Dr. dr. Natalia
Widiasih, SpKJ(K), MPd.Ked, ODGJ atau ODMK masih rentan mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhi hak-haknya saat berhadapan dengan hukum.

"Karena masyarakat dan penegak hukum belum sepenuhnya mengenal ragam manifestasi masalah kesehatan jiwa, apalagi banyak ODGJ atau ODMK yang belum mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan," kata dr Natalia.

Hal itu disampaikan dr Natalia dalam Diskusi Media pada acara Ruang Tamu Eugenia Communications bertajuk Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), Kamis (8/12/2022).

Penyebab ODGJ atau ODMK rentan berhadapan dengan hukum, kata dr Natalia, di antaranya karena keterbatasan akses pada layanan kesehatan jiwa, serta pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang masalah gangguan kejiwaan.

Baca juga: Kesehatan Mental di Indonesia, Stigma ODGJ Masih Melekat

Dr Natalia mengatakan saat ODGJ/ODMK berhadapan dengan masalah hukum, yang seharusnya mendapatkan pendampingan dan pendukungan justru dimasukkan ke dalam tahanan.

"Di dalam tahanan, mereka lebih rentan lagi mengalami masalah kejiwaan. Waktu (saat) pemahaman kita belum optimal, kerap kali masalah kejiwaan jadi tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan optimal," jelas dr Natalia.

Masalah hukum ODGJ

Data dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 orang yang menjalani proses hukum sebenarnya mengalami masalah kesehatan jiwa yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dan mendapatkan keadilan.

Dalam banyak kasus hukum yang dilatarbelakangi faktor kesehatan kejiwaan, ada begitu banyak ragamnya, di antaranya sebagai berikut.

  • Gangguan yang membuat seseorang kesulitan membedakan kenyataan dan khayalan;
  • Gangguan suasana perasaan yang menetap seperti depresi;
  • Gangguan mengatur perilaku seperti dialami pada orang dengan kondisi mania dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH);
  • Perbedaan dalam cara menerima dan merespon informasi, seperti spektrum autisme dan disabilitas intelektual.

Pada dasarnya, gangguan jiwa pada ODGJ maupun ODMK, tidak serta-merta menghilangkan hak dan kewajiban seseorang di mata hukum, tetapi memerlukan pendekatan yang tepat secara klinis maupun legal.

Baca juga: Pemerhati ODGJ Tuntut BPJS Perhatikan Obat Penderita Gangguan Jiwa

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+