Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Eksistensi Ancaman Penyakit Tidak Menular

Kompas.com - 14/03/2021, 13:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

Lalu, bagaimana mengatasinya?

Penyakit tidak menular katastropik tentunya tidak terlepas dari perilaku hidup yang tidak sehat dari setiap individu, walaupun faktor keturunan pun ikut berkontribusi.

Kendati penyakit NCD tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, perlu strategi bagi pemerintah untuk menekan kasus NCD katastropik.

Pertama, skema pajak dan non-pajak untuk mengendalikan perilaku konsumsi yang memicu terjadinya NCD.

Penerapan pajak yang lebih besar terhadap produk makanan dan minuman yang bisa memicu terjadinya penyakit katastropik, seperti rokok, makanan, dan minuman kemasan.

Selain itu, produk yang menimbulkan polusi juga perlu mendapatkan penerapan pajak yang lebih besar, seperti sepeda motor, mobil, PLTU, dan lainnya.

Skema non-pajak bisa dilakukan dengan memberikan dukungan, baik subsidi maupun kemudahan berusaha bagi perusahaan penyedia makanan organik, rendah lemak, garam, dan gula, serta sayur dan buah-buahan, sehingga dapat berkontribusi positif bagi kesehatan masyarakat.

Baca juga: 3 Cara Cegah Penyakit Tidak Menular yang Picu Kematian Pasien Covid-19

Kedua, pemerintah Indonesia perlu membentuk dana abadi kesehatan untuk mendukung skema jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sejak diimplementasi pada 2014, BPJS-Kesehatan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjalankan skema pembiayaan asuransi kesehatan nasional menuju universal health coverage (UHC) mengalami defisit keuangan yang terus meningkat.

Pada Juni 2020, BPJS-Kesehatan mencatatkan total defisit mencapai Rp.6,54 triliun (Bisnis.com). Kondisi ini tentu akan menjadi tanggungan Negara, sesuai dengan amanat undang-undang untuk menutup defisit BPJS-Kesehatan.

Maka, melihat kondisi yang ada, pemerintah perlu mempersiapkan skema pendanaan kesehatan melalui dana abadi kesehatan.

Data IHME (2020) menunjukkan, bahwa pada tahun 2017 pengeluaran kesehatan di Indonesia terbesar dikeluarkan oleh pengeluaran kesehatan dari pemerintah sebesar $52 (sekitar Rp 749.000) dari $120 (sekitar Rp 1.7 juta) untuk biaya kesehatan yang dikeluarkan per orang.

IHME juga melakukan prediksi pada tahun 2050, pengeluaran kesehatan di Indonesia akan mencapai $427 (sekitar Rp 6.1 juta) per orang, dimana $251 (sekitar Rp 3.6 juta) per orang dikeluarkan oleh pemerintah.

Terlebih ditengah pandemi saat ini, memungkinkan defisit BPJS-Kesehatan lebih besar, karena tentu akan kian meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan.

Ketiga, skema stick and carrot untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat, entitas bisnis, dan komunitas untuk mendukung kesehatan bersama.

Pada jangka pendek bisa dilakukan dengan mendorong entitas bisnis makanan dan minuman untuk menyampaikan nilai kalori dalam setiap produknya.

Selain itu, kampanye konsumsi makanan dan minuman yang dianjurkan perhari. Pembatasan dan peningkatan pajak/cukai untuk produk tembakau dan alkohol.

Pada jangka panjang, pemerintah bisa melakukan pembatasan konsumsi berbagai jenis makanan dan minuman, namun, memerlukan nomer induk tunggal (NIT) yang mencatat semua aktivitas konsumsi masyarakat, tentu produk yang mengandung gula, garam, dan lemak perlu dibatasi.

Sedangkan, produk tembakau dan alkohol perlu ada peningkatan, baik pajak maupun cukai. Sebaliknya, konsumsi buah dan sayur-sayuran dapat didorong melalui subsidi dan insentif pajak.

Hal ini perlu dilakukan mengingat amanat JKN untuk menjamin kesehatan masyarakat, di sisi lain ada moral hazard bagi sebagian masyarakat, karena telah dilindungi kesehatannya melalui JKN.

Ketiga strategi ini penting, tentu untuk menjamin terlaksananya sistem kesehatan nasional (SKN) yang handal, setara, dan tentunya tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, namun meningkatkannya.

Felix Wisnu Handoyo
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com