Banten Rawan Gempa Bumi dan Tsunami, Ini Catatan Antisipasinya dari BMKG

KOMPAS.com- Sebagai daerah rawan gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi terhadap mitigasi bencana sebagai antisipasi potensi multi bahaya jika terjadi gempa bumi dan tsunami di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati usai Rakor bersama Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten baru-baru ini.

Seperti yang diketahui, wilayah Banten memang seringkali diguncang gempa bumi baik dengan magnitudo di bawah 5,0 maupun di atas itu.

Beberapa gempa tersebut bahkan termasuk gempa merusak, karena berdampak pada robohnya bangunan di sekitar pusat gempa dan memicu gelombang laut tinggi.

Selain itu, cakupan getaran gempa juga terasa sampai di beberapa provinsi lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung dan Jawa Tengah.

BMKG mencatat terdapat 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut, di antaranya sebagai berikut.

Menurut Dwikorita, Pemprov Banten selama ini cukup responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disodorkan BMKG. Termasuk diantaranya kesiapan Pemprov Banten untuk menerbitkan aturan terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami di sepanjang daerah rawan.

Namun demikian, ia mengatakan, perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat agar mitigasi yang dilakukan efektif dan tidak parsial.

Oleh karena itu, ada sejumlah catatan yang diberikan Dwikorita kepada Pemprov Banten dalam persoalan antisipasi risiko multi bahaya di wilayah Banten ini.

Di antaranya yakni pengecekan jalur dan sarana evakuasi, pemasangan rambu, pemasangan sirine, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama kawasan industri, dan penyusunan penetapan aturan (Pergub) terkait bangunan tahan gempa.

Selanjutnya, tambah dia, juga perlu dilakukan Pemprov Banten perlu sosialisasi mitigasi gempa bumi dan tsunami (ToT), simulasi gempa dan tsunami, survei mikrozonasi, audit bangunan, penyiapan tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA), serta pemasangan peralatan monitoring muka laut Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL).

“Dalam kurun waktu dua tahun masa Pandemi Covid-19 banyak rambu evakuasi yang sudah hilang. Perlu juga dicek kesiapan sarana dan prasarana yang ada di shelter. Apakah masih layak atau tidak dan sehingga perlu direvitalisasi kembali. Semua pihak harus dilibatkan, termasuk perusahaan-perusahaan di kawasan industri dan pengusaha hotel dan restoran di kawasan wisata,” jelasnya.

Adapun, wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempabumi dan tsunami adalah Kota Cilegon.

“Letak Cilegon yang berada di ujung barat Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda selain strategis juga memiliki risiko bencana yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.

Menanggapi rekomendasi dan catatan dari BMKG ini, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BMKG dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari seluruh pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, perusahaan-perusahaan di kawasan industri, pengelola pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan juga masyarakat.

“Saya ingin kebijakan seluruh kabupaten/kota di Banten terorganisir dengan baik, selaras dan tidak parsial dalam aksi mitigasi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Untuk itu, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Wahidin bahkan berniat menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat maupun pengembang untuk membangun dengan standar bangunan tahan gempa sebagai bagian dari pemberian IMB.

Beberapa contoh rumah dengan standar bangunan tahan gempa yang telah teruji telah disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk dijadikan rujukan.

“Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian atau Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap seluruh bangunan vital dan rumah hunian guna memastikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar bangunan tahan gempa dan tsunami. Apabila belum, maka akan segera dilakukan langkah mitigasi penguatan atau relokasi,” tuturnya.

Demikian juga, lanjut Wahidin, untuk zona-zona rawan gempa dan tsunami akan diperketat tata ruangnya.

Pemprov Banten juga akan menyiapkan shelter beserta sarana dan prasarana memadai guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu Banten ditimpa bencana gempa bumi dan tsunami.