Soal Pengadaan Barang dan Jasa di Toko Daring, Pemkab Jepara Tertinggi Se-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jepara berhasil mencatatkan transaksi tertinggi se-Indonesia untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di toko daring selama periode tahun 2022 hingga 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi dalam Dialog Bersama Pemkab Jepara, Jumat (14/7/2023) di Pendopo Kabupaten Jepara.

“Kami mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai kabupaten dengan nilai transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia selama tahun 2022 hingga Juli 2023” ucap Hendrar.

Baca juga: Digitalisasi, Upaya Pemerintah Identifikasi Potensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Hendrar, Toko Daring merupakan bagian dari sistem pengadaan digital yang dikembangkan oleh LKPP.

“Kami berharap pemerintah daerah mampu memilih dan berkolaborasi dengan mitra Toko Daring LKPP yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah,” papar Hendrar.

Sebagai informasi, Pemkab Jepara melakukan kerjasama dengan marketplace Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP.

Mbizmarket dipilih sebagai mitra karena platform ini dinilai dapat mengadopsi proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bahkan transaksi pembayaran pun dapat dilakukan secara online, dan terhubung langsung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, serta terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.

Baca juga: Lewat Marketplace, Belanja Barang dan Jasa Preservasi Jalan Lebih Singkat

Pengadaan barang dan jasa secara digital ini juga dilakukan untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan PDN melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jepara.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan Pemkab Jepara berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan Toko Daring LKPP untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada 80.000 lebih pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia barang dan jasa lokal di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja secara elektronik,” ujar Edy.

Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara harus mengoptimalkan potensi penyedia lokal di Jepara, agar APBD dapat dibelanjakan melalui penyedia lokal, sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Mbizmarket atas pelayanan yang diberikan dalam proses belanja di Toko Daring. Harapan kami, kerja sama ini dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang” tambah Edy.

Pada acara tersebut PJ. Bupati Jepara bersama Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi memberikan penghargaan kepada OPD di Jepara dengan nilai transaksi belanja tertinggi via toko daring mulai dari tahun 2022 hingga Juli 2023.

OPD tersebut adalah RSUD Kartini dengan nilai transaksi hampir Rp 10 miliar dan Sekretariat Daerah dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

Sementara itu, OPD yang menerima penghargaan dengan jumlah transaksi terbanyak selama tahun 2022 dan hingga Juli 2023 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebanyak lebih dari 2.000 lebih paket.

Sementara itu, Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi mengatakan Mbizmarket berkomitmen menyokong pertumbuhan UMK di Jepara melalui berbagai program.

Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis penggunaan platform toko daring, bagaimana mengemas dan menayangkan produk, serta menyokong UMK di Jepara dengan menggandeng rekanan strategis Mbizmarket di bidang keuangan.

“Kami bersyukur Pemkab Jepara mendapat penghargaan dari LKPP RI sebagai pemkab dengan nilai transaksi terbesar di Toko Daring. Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Jepara terkait percepatan transformasi pengadaan digital” imbuh Ryn.

Pemerintah Kabupaten Jepara tlah berkomitmen untuk meningkatkan nilai transaksi pengadaan langsung barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya secara bertahap, yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

Dengan upaya ini diharapkan Kabupaten Jepara dapat lebih memaksimalkan pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke produk-produk UMK lokal di Jepara.

Kepala Bagian PBJ Kabupaten Jepara, Hassanudin Hermawan menjelaskan kebijakan pemkba untuk memaksimalkan belanja pengadaan di Toko Daring, adalah dengan mengkonsolidasi semua proses pengadaan oleh pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

"Kami juga mengupayakan untuk selalu memberikan arahan kepada penyedia-penyedia lokal di Jepara untuk bergabung ke Toko Daring, dan mendaftar di aplikasi Mbizmarket, sehingga pejabat pengadaan di berbagai OPD di Jepara dapat memilih dan membeli produk yang ditayangkan”, tegas Hassanudin. 

Praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait transformasi pengadaan digital, diharapkan dapat direplikasi oleh kota dan kabupaten lainnya sekitar di Jawa Tengah, bahkan oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di tanah air.