Kementerian PUPR Ajak Pemda Tuntaskan Backlog 12,7 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkolaborasi menuntaskan backlog perumahan.

Salah satunya adalah dengan mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama.

"Kreativitasnya harus bareng-bareng enggak bisa cuma diserahkan ke pusat. Jadi harus sama-sama intinya kolaborasi dan kita harus punya target," kata dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Menurut Herry, Pemda diharapkan memiliki data jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah, lalu diklasifikasikan mana yang MBR dan non-MBR.

"Lalu dari data-data tadi baru kita susun skema seperti apa yang cocok bagi mereka. Yang MBR nanti kita carikan solusinya, yang tidak MBR juga kita carikan solusinya," imbuh Herry.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyebut saat ini ada 4 juta orang ASN.

Sementara 10 persen di antaranya atau sekitar 400.000 orang ASN merupakan MBR dengan 48.000 orang berminat memiliki rumah.

Baca juga: Juli 2023, Mitra Gojek dan Grab Bisa Kredit Rumah Lewat Tapera

"Kuncinya adalah kita melalukan pendataan, jadi 4 juta itu kita ingin tau siapa yang belum punya rumah, siapa yang sudah punya rumah," jelas Adi.

Sebagai informasi, jumlah backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit, sedangkan ada 780.000 keluarga baru per tahun yang butuh hunian.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023.

Target pembiayaan perumahan tahun 2023 untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ada sebanyak 229.000 unit senilai Rp 25,18 triliun.