Bidik Ekspor Furnitur Rp 77 Triliun, Pemerintah Akan Tanggung SVLK

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia.

Mengutip informasi dari laman Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat hingga 77,9 persen.

Nilai ekspor furnitur pada 2021 mencapai 2,8 miliar Dollar AS atau setara Rp 43,3 triliun, naik sebesar 33 persen dibandingkan tahun 2020.

Sedangkan pada 2022, ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil senilai 2,9 miliar Dollar AS atau setara Rp 44,8 triliun.

Baca juga: Bukan Furnitur, Ternyata Awalnya IKEA Jualan Pulpen Impor

Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekspor industri furnitur sebesar 5 miliar Dollar AS atau setara Rp 77,4 triliun pada 2024.

Sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti peningkatan ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furnitur yang dijual di platform e-commerce Indonesia.

"Saingannya (industri furnitur Indonesia) kuat seperti China dan Vietnam. Jangan kalah dengan mereka. Sky is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa (bagi Indonesia)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberi sambutan dalam Opening Ceremony Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023, di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan.

"Untuk hambatan bahan baku, hal ini (masalah) klasik yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM. Kita rapatkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," jelasnya.

Apalagi, Uni Eropa meminta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Karena sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furnitur, kopi, dan lain-lain, semua jejaknya dikejar agar tidak ada yang berasal dari hutan ilegal.

"Sudah dirapatkan dengan Presiden juga bahwa SVLK ditanggung pemerintah, terutama untuk UMKM, dan anggarannya di KLHK. SVLK boleh saja (diterapkan), tapi jangan sampai membebani pengusaha," tuturnya.

Baca juga: Pertimbangkan 5 Hal Ini Sebelum Belanja Furnitur Secara Online

Airlangga menambahkan, selain furnitur living, dining, dan craft, ada satu lagi produk industri yang bisa ditarik ke dalam negeri yaitu bed and sheet.

Sebab, hal itu akan mendukung industri tekstil nasional, apalagi industri perhotelan mulai bangkit kembali sehingga potensinya sangat besar.

"Tentunya Pemerintah mendorong Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan tahun ini selesai, lalu juga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk dengan Amerika Serikat, targetnya agar rantai pasok industri furnitur dapat terus berjalan," pungkas Menko Airlangga.

Saat ini, industri furnitur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.

Pertumbuhan PDB industri furnitur memiliki pencapaian gemilang pada 2021 sebesar 8,16% dan pada 2022 sebesar 0,21% diiringi dengan rata rata utilisasi yang cenderung stabil.

Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan utilisasi industri furnitur berada pada angka 74,16%.