Tata Jabodetabek-Punjur, Pemerintah Tinjau Abrasi di Muara Gembong

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan penataan ruang Jabodetabek-Punjur.

Terdapat tujuh isu permasalahan yang ada di kawasan Jabodetabek-Punjur, meliputi banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, serta penyediaan air baku dan air minum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Gabriel Triwibawa mengatakan, untuk pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, Kementerian ATR/BPN akan mininjau abrasi di Pantai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

"Jadi ada subsidence di pantai utara Bekasi yang akan kita tinjau karena di sana ada komplikasi yang banyak sekali aspeknya. Ada mangrove, perikanan, ada subsidence, dan seterusnya," jelas Gabriel di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Peninjauan akan dilakukan pada tahun 2023 ini, namun masih menunggu kondisi cuaca cerah.

"Tahun ini (peninjauannya), kita nunggu cuaca yang bagus karena ini kelihatannya agak perubahan iklim," imbuh Gabriel.

Selain masalah pantai utara, isu lain yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah terkait persampahan.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur juga mengajak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk meninjau segmen-segmen sungai sepanjang Jabodetabek-Punjur.

Baca juga: Mudahkan Investasi, Raja Juli Luncurkan Customer Care Tata Ruang

Bersama dengan pemangku kepentingan lain, peninjauan ini bertujuan untuk menentukan sungai mana yang perlu dinormalisasi guna mengurangi potensi banjir.

"Diharapkan kita dapat mengunjungi lapangan bersama Pak Menteri PUPR dan para kepala daerah terkait, termasuk para Kakanwil BPN dan para Kakantah terkait, untuk sama-sama kita lihat segmen-segmen sungai yang perlu dinormalisasi dan kita gali apa masalahnya," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi TKPR Jabodetabek-Punjur, Rabu (7/12/2022).

Selain itu, Hadi juga mengajak Basuki untuk mengunjungi situ-situ yang bermasalah, baik menyangkut persoalan fisik maupun yuridis.

Penataan ruang Jabodetabek-Punjur menjadi penting mengingat kawasan ini merupakan daerah metropolitan yang menyumbang 20 persen PDB Nasional.

Secara administratif, kawasan ini mencakup 3 provinsi, 9 kota/kabupaten, dan 6 kota/kabupaten administratif.

Secara global, Jabodetabek-Punjur bahkan dikabarkan menempati peringkat dua sebagai metropolitan terbesar, sehingga perhatian lebih terhadap permasalahan yang ada harus diberikan.