Karpet Merah untuk Jepang, Diajak Pemerintah Tanam Duit di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebab, Pemerintah telah menjamin dengan landasan hukum yang kuat seperti diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara (SBN).

Untuk itu, Pemerintah telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.

Nantinya, OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam siaran persnya, Jumat (3/3/2023).

"Tahap pertama, pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus di Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar," jelasnya.

Dari luas tersebut, 49 persen di antaranya atau sekitar 3.271 hektar akan dipertahankan sebagai kawasan hutan.

Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan-Kesehatan-Perumahan). 

Baca juga: Ada Jalan Tol, Akses ke Kawasan Inti IKN Cuma 30 Menit

Seluruh pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 miliar dollar AS atau Rp 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.