Ini Penyebab Tidak Optimalnya Penyaluran KPR BP2BT pada 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2022 tidak berjalan optimal.

Sebab, kuota yang dialokasikan tidak terserap seluruhnya. Yakni pagu anggaran sebesar Rp 550 miliar dengan sasaran 13.672 unit rumah, 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (24/01/2023).

Dia menjelaskan, penyaluran BP2BT seharusnya sebanyak 13.672 unit, tapi yang bisa disalurkan hanya sebesar 11.886 unit atau 86,93%. Artinya masih tersisa 1.786 unit.

"Nah penyebabnya antara lain nasabah (calon debitur) yang ditolak (oleh bank) karena BI checking maupun sudah terikat dengan pinjaman yang lain," jelas Herry dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Sementara itu, realisasi bantuan pembiayaan perumahan yang lainnya sudah cukup optimal pada tahun 2022.

Seperti halnya realisasi FLPP mencapai 226.000 unit atau 100% dari anggaran yang telah dialokasikan. Kemudian SSB mencapai Rp 2,57 triliun (98,33%), serta SBUM sebanyak 225.987 unit (99,99%).

Baca juga: Kementerian PUPR Tak Lagi Lanjutkan Program BP2BT, Apa Alasannya?

Maka dari itu, pada tahun 2023, program BP2BT sudah tidak ada lagi. Tinggal menyisakan FLPP, SBUM (termasuk dalam FLPP), SSB (KPR Subsidi yang terbit tahun sebelumnya), dan Tapera.

Adapun bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp 30,58 triliun untuk 230.000 unit rumah. Jumlah itu terdiri dari FLPP dan Tapera.

Rinciannya FLPP sebesar Rp 25,18 triliun untuk 220.000 unit rumah, SBUM sebesar Rp 890 miliar untuk 220.00 unit rumah.

Kemudian, SSB sebesar Rp 3,46 triliun untuk 754.004 unit rumah, serta Tapera sebesar Rp 1,05 triliun untuk 10.072 unit rumah.