Kementerian PUPR Tak Lagi Lanjutkan Program BP2BT, Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak lagi melanjutkan  pada tahun 2023 mendatang.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, program ini nantinya akan dievaluasi.

"Memang, tahun 2023 tidak dilanjutkan. Jadi, nanti kita evaluasi. Karena itu, program selesai 2022," ucap Herry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BP2BT akan dilanjutkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dari alokasi 220.000 unit rumah yang akan didanai oleh FLPP, setidaknya sebanyak 50.000 di antaranya dikhususkan bagi pekerja mandiri.

Baca juga: BP Tapera Gaet 40 Bank Penyalur Dana FLPP Rp 25,18 Triliun

"Jadi, kalau kemarin BP2BT 13.000 (unit disalurkan), hari ini kita tingkatkan jadi 50.000. Nah, ini nanti kita akan bergerak berbasis komunitas," sambung dia.

Selain itu, juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam memetakan demand (permintaan) agar tercapai.

Herry mengakui, para pekerja mandiri ini memang sering terbentur dengan perbankan karena bank ingin memiliki kepastian.

Sebab, perbankan ingin pekerja mandiri ini tidak memiliki rasio non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang valid agar nanti bisa dilaksanakan oleh komunitas yang menaungi mereka.

"Kemudian, buy back guarantee (garansi beli kembali), yang dilakukan oleh pengembang. Sehingga, harapannya semua nanti bisa diterima," lanjutnya.

Baca juga: Hingga Akhir November 2022, Program Sejuta Rumah Tembus 1 Juta Unit

Para pekerja mandiri ini juga diwajibkan untuk menjadi anggota Tapera untuk memudahkan mereka diterima oleh bank.