Sertifikat Tanah di Jombang Masih 55,35 Persen, Raja Juli Minta Perbaikan Layanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Jombang Kresna Fitriansyah mencatat, penyertifikatan tanah di wilayahnya baru mencapai 55,35 persen.

"Untuk elektronik banyak yang masih harus dilakukan, karena kabupaten ini masih banyak data yang harus divalidasi," ucap Kresna dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (18/10/2022).

Oleh karenanya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mendorong jajarannya untuk memperbaiki serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan di kantor-kantor pertanahan seluruh Indonesia untuk membuktikan bahwa pegawai Kementerian ATR/BPN adalah pelayan masyarakat yang baik serta profesional.

"Dalam Reforma Agraria, ada peningkatan layanan. Alaminya kita ini ASN (Aparatur Sipil Negara,) sebenarnya adalah pelayan rakyat, kita melayani rakyat. Nilai itu seharusnya bisa dijadikan kultur pada diri masing-masing," tutur Raja Juli.

Maka dari itu, dia menginginkan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus berinovasi dan menciptakan berbagai terobosan baru.

Baca juga: Pendaftaran Tanah di Solo Tembus 99 Persen, Raja Juli: Manuver Mafia Makin Kecil

Raja Juli mengatakan, perbaikan pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan kepercayaan publik. Sehingga, ini harus terus digencarkan.

"Mulai ada trust building. Publik percaya di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hadi Tjahjanto bisa memperbaiki layanan dan memberantas mafia tanah, modal kita adalah kepercayaan publik," ucapnya.

Raja Juli menegaskan, program prioritas yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kantor Pertanahan yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dia berpendapa, PTSL merupakan program yang memiliki target secara kuantitatif.

"Mohon bekerja lebih tekun dan giat. Sekali lagi, PTSL ini merupakan program yang revolusioner dalam konteks memberikan hak serta kepastian terhadap tanah rakyat," terang Raja Juli.

Pada saat bersamaan, menurut Raja Juli, program tersebut akan memberikan nilai ekonomi yang luar biasa.

"Ini bukan hanya legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi Bapak/Ibu semua yang terlibat membantu. Insya Allah akan diitung sebagai amal jariyah," tandasnya.