Perubahan "Catchment Area" Jadi Penyebab Banjir, Ini Solusi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir adalah bencana yang pasti melanda beberapa wilayah di Indonesia saat musim hujan tiba.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengatakan, adanya perubahan catchment area atau daerah tangkapan air menjadi faktor terbesar banjir kerap terjadi.

"Catchment area berubah, hujan turun, masuk langsung ke selokan, lalu ke sungai. Yang masuk ke tanah sedikit sekali," ujar Jarot dalam konferensi pers, Kamis (29/9/2022).

Sementara pada zaman dulu, sungai didesain saat area sekitarnya masih banyak pepohonan atau hutan.

Kondisi tersebut membuat hampir 80 persen air hujan masuk ke dalam tanah dan 20 persen lain ditampung di sungai.

Baca juga: Bendungan IKN Sepaku Semoi Ditargetkan Impounding Desember 2022

Selain itu, adanya perubahan iklim menjadi salah satu penyebab banjir karena memengaruhi fluktuasi gelombang air laut hingga besaran intensitas hujan.

Oleh karena itu, pengendalian run off atau air hujan yang mengalir ke sungai, danau atau laut menjadi fokus utama.

Beberapa langkah dilakukan, mulai dari pengadaan infrastruktur bendungan, embung, tanggul, pompa pengendali banjir, kolam retensi, terowongan pengendali banjir, dan lainnya.

Adapun pada bulan Oktober 2022 mendatang, bakal dibentuk Unit Pelaksana Bendungan (UPB).

Pembentukan UPB untuk seluruh bendungan yang ada di Indonesia merupakan tugas langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Oktober 2022, Ditjen SDA Bakal Bentuk Unit Pelaksana Bendungan

Lewat adanya UPB, koordinasi terkait operasional bendungan selama musim hujan berlangsung bisa lebih efektif dan efisien.

Jarot memberikan contoh, yang ada saat ini misalnya kantor di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane (Cilicis), sementara Bendungan Ciawi ada di Desa Gadog.

Nantinya akan ada Markas Komando (Mako) dengan staf bagian operasi yang bertugas di bendungan terkait.

Selain itu, dalam menyiapkan infrastruktur menghadapi musim hujan, Ditjen SDA juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).'

"Kita sudah banyak berkoordinasi dengan BMKG, setiap ada ramalan atau prediksi dari BMKG langsung forward ke Kementerian PUPR maupun Ditjen SDA," kata Jarot.