6 Tahun Berjalan, Pemerintah Bangun 128 PSN Senilai Rp 716,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, terdapat 128 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Pemerintah selama tahun 2016-2022.

Bendahara negara itu mengungkapkan, jumlah PSN yang dibangun dalam rentang waktu tersebut telah memakan dana investasi sebesar Rp 716,4 triliun.

Ini disampaikan Sri Mulyani kala memberikan sambutan dalam acara penandatanganan kesepakatan penyelesaian transaksi Jalan Tol Kanci-Pejagan dan Tol Pejagan-Pemalang antara PT Waskita Toll Road atau WTR dengan Indonesia Investment Authority (INA), Selasa (6/9/2022).

"Selama ini, sejak 2016 dimana kita mulai mencanangkan untuk membangun Indonesia yang kita semua mengidentifikasikan masalahnya yaitu infrastruktur," tegas Sri Mulyani.

Demi membangun Indonesia sebagai negara maju, kompetitif, high-income (berpendapatan tinggi), produktif, maka investasi bidang infrastruktur menjadi syarat.

Dia bercerita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui jika hal tersebut menjadi tantangan. Namun, sekaligus menjadi tugas yang harus diselesaikan.

Baca juga: Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Dilepas ke INA, Sri Mulyani: Ini Momen Bersejarah

Oleh karena itu, Pemerintah membuat prioritas berbagai proyek infrastruktur yang dianggap memiliki apa yang disebut startegis dalam pelaksanaan catalytic role (peran katalis) yang luar biasa.

"Proyek infrastruktur bukan proyek infrastruktur sendiri. Tapi, memiliki dimensi yang begitu banyak dan penting bagi perekonomian kita, dan ambisi Indonesia untuk maju terus, menjadi negara yang semakin advance (maju) bagi negara untuk pembangunan dan pemerataan," tambahnya.

Selama ini, 128 PSN dengan dana Rp 716,4 triliun, mayoritasnya untuk land acquisition (pembebasan lahan) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maka dari itu, Pemerintah bisa mengeluarkan dana lebih dari Rp 125 triliun hanya untuk membebaskan lahan.

"Kemudian, masih belum construction (konstruksi), kemudian operasi dari infrastruktur tersebut," kata dia.

Dari kesadaran pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan, ini tidak mungkin bergantung hanya pada APBN maupun neraca keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi, kita tidak mungkin mengandalkan neraca keuangan Pemerintah yaitu APBN dan dari BUMN. Karena, kebutuhan dari pembangunan infrastruktur magnitude-nya (besarnya) tidak hanya Rp 100 triliun, Rp 200 triliun, but it can be (tapi bisa jadi) ribuan triliun," tandas dia.