Kemantapan Jalan Nasional Capai 91,81 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan kemantapan jalan nasional di Indonesia saat ini telah mencapai 91,81 persen.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pada tahun 2024, kemantapan jalan di Indonesia ditargetkan mencapai 97 persen.

"Capaian jalan mantap di Indonesia hingga 2021 ini mencapai 91,82 persen dari target 92 persen," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI secara virtual, Selasa (15/02/2022).

Baca juga: Rapor Ditjen Bina Marga Sepanjang 2021, Bangun Jalan Tol 123 Kilometer

Hedy menjelaskan selain kemantapan jalan, capaian waktu tempuh di jalan nasional juga saat ini berkurang menjadi 2,22 jam per 100 kilometer.

Tahun 2024, ditargetkan waktu tempuh perjalanan menggunakan jalan nasional bisa mencapai 1,9 jam per 100 kilometer.

Adapun realisasi anggaran Ditjen Bina Marga pada tahun 2021 mencapai 95,87 persen dengan realisasi fisik 94,61 persen.

Pada tahun ini, pagu anggaran yang diperoleh Ditjen Bina Marga setelah refocusing sebesar Rp 66,37 triliun.

Selanjutnya ada juga tambahan sebesar Rp 4,87 triliun yang dialokasiakn di antaranya untuk penanganan cuaca esktrim, penanganan longsoran dan penanganan Covid-19 serta percepatan dan peluncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Dari total pagu tahun 2021 ini realisasinya mencapai 95,87 persen atau dengan serapan anggaran sebesar Rp 63,63 triliun," ucap dia.

Sejumlah capaian fisik yang berhasil dikerjakan sepanjang tahun 2021 yaitu pembangunan jalan tol sepanjang total 123 kilometer.

Kemudian pembangunan jalan baru sepanjang 721 kilometer, pembangunan jembatan total 27.708 meter dan pembangunan fly over dan underpasss sepanjang 2.321 meter.

"Jalan tol tahun 2021 bertambah sepanjang 123 kilometer yang dibiayai APBN," ucap dia.

Adapun anggaran awal tahun 2021 yang diusulkan Ditjen Bina Marga yaitu sebesar 68,09 triliun.

Namun terjadi refocusing sebesar Rp 10,466 triliun yang berdampak pada tertundanya sejumlah program Bina Marga di antaranya yaitu penundaan beberapa kegiatan untuk mendukung Food Estate dan Singkong Estate Kalimantan Tengah.

Penundaan beberapa kegiatan untuk mendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang dan KIT Batang, pengalihan sumber dana dari beberapa paket RPM menjadi SBSN, Pengurangan alokasi berlanja pegawai, refocusing sisa tender/sisa anggaran paket Single Years Contrack (SYC) dan Multiyears Contract (MYC).

"Dan juga dilakukan pengurangan alokasi pembayaran rasionalisasi tarif tol," pungkasnya.