42 Persen BUMD Air Minum Dinilai Tidak Sehat, Cakupan Layanan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah masih rendah. Bahkan rerata cakupan pelayanannya belum mencapai 50 persen.

Pasalnya, ketersediaan air minum perpipaan diperlukan untuk Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Hal tersebut tersaji dalam Buku Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum 2021 yang diterbitkan Kementerian PUPR.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Tiga Sistem Penyediaan Air Minum Regional Dibangun

Sebagai salah satu bahan acuan menyusun kebijakan, strategi program, dan kegiatan peningkatan layanan air minum sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi di daerah.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 didapatkan bahwa rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di daerah baru mencapai 28,85 persen dan secara administrasi baru mencapai 22,63 persen.

"Sehingga masih harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Pemda memiliki BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat dan Mandiri," ujar Diana dalam keterangan pers, Minggu (13/02/2022).

Menurut dia, ketersediaan sarana dan prasarana air minum juga sangat penting dalam membantu masyarakat menjaga perilaku hidup bersih serta melaksanakan prokes guna mengurangi penyebaran COVID-19, khususnya varian Omicron.

"Hal tersebut dapat terwujud, apabila pemda menyediakan sarana dan prasarana air minum yang mudah dijangkau masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Air Minum Anang Mukhlis mengatakan bahwa dari 388 BUMD yang dinilai kinerjanya, terdapat 225 BUMD Air Minum atau 58 persen yang berkinerja sehat, 104 BUMD Air Minum atau 27 persen kurang sehat, dan 59 BUMD Air Minum atau 15 persen sakit.

"Penyebab kinerja BUMD Air Minum kurang sehat dan sakit antara lain rata-rata tarif belum memenuhi tarif FCR (full cost recovery), pelanggan di bawah 20.000 sambungan rumah (SR) dan tingkat kehilangan air masih tinggi sekitar 33,24 persen," terangnya.

Anang Mukhlis berharap pemda dapat memberikan dukungan kepada BUMD Air Minum yang kinerjanya kurang sehat dan sakit.

Berupa persetujuan untuk menerapkan tarif FCR, penyertaan modal atau memberikan subsidi bagi BUMD yang belum menerapkan tarif FCR.

Selain itu, BUMD Air Minum dapat melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan serta melakukan pengembangan investasi kerja sama dengan sesama BUMD Air Minum atau badan usaha lainnya.

Adapun sesuai kewenangannya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi atau rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dengan syarat readiness criteria.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk BUMD Air Minum.

Dukungan infrastruktur air minum telah dilakukan Kementerian PUPR salah satunya melalui pembangunan SPAM Regional, baik yang bersumber dari dana APBN atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Misalnya SPAM Regional Jatiluhur I dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur untuk menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter per detik.

Kemudian akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 SR atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.