Tiga Ruas Tol Trans-Sumatera Dapat Dana Pengadaan Lahan Rp 2,77 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2021, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,774 triliun untuk Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN Qoswara menuturkan, ada tiga ruas JTTS yang diberikan kucuran dana pengadaan tanah selama tahun lalu.

Ketiganya adalah Tol Medan-Binjai (Mebi), Tol Padang-Sicincin, serta Tol Pekanbaru-Dumai (Permai).

Meski demikian, Qoswara tak menjabarkan masing-masing nilai pengadaan tanah dari ketiga ruas JTTS tersebut.

"Intinya begini lah, tahun 2021, itu JTTS lebih banyak meneruskan proyek-proyek yang lama," usai acara Taklimat Media di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Jumlah anggaran pengadaan tanah JTTS selama tahun 2021 merupakan yang terbesar kedua setelah Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Rp 3,123 triliun.

Sementara posisi ketiga ada Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sebesar Rp 2,155 triliunm diikuti Tol Cinere-Jagorawi sejumlah Rp 1,219 triliun, serta Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Rp 1,013 triliun.

Baca juga: Dibanding PSN Lain, Uang Ganti Rugi Tanah Tol Cisumdawu Paling Besar Rp 3,12 Triliun

Sejatinya, jalan tol menjadi sektor infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memperoleh realisasi pendanaan lahan terbesar selama tahun lalu yaitu Rp 17,87 triliun.

"Porsi kita terbesar (penyaluran dana lahan) itu di 2021 untuk (sektor) jalan tol sebesar Rp 17,87 triliun," ucap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi.

Jika dibandingkan tahun 2020, penyaluran dana pengadaan lahan untuk jalan tol tahun 2021 justru mengalami penurunan sebesar 0,69 persen.

Asal tahu saja, realisasi pendanaan lahan sektor jalan tol pada tahun 2020 sebesar Rp 17,99 triliun.

Untuk porsi dana pembebasan lahan terbesar kedua yaitu bendungan dengan nilai Rp 3,54 triliun.

Lalu, ketiga ditempati oleh pendanaan lahan bagi proyek kereta api sebesar Rp 945 miliar, pelabuhan Rp 62 miliar, dan irigasi Rp 343 miliar.

Sedangkan posisi terbuncit ditempati oleh air baku dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang masing-masing senilai Rp 9 miliar dan Rp 85 miliar.