Biayai Perumahan MBR, Peran BP Tapera Perlu Diawasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk mengawasi dan advokasi peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris The HUD Institute Muhamad Joni mengatakan, ini merupakan salah satu dari tujuh isu strategis pada sektor perumahan sekaligus rekomendasi yang perlu dicermati para stakeholders (pemangku kepentingan) dalam situasi Pandemi Covid-19.

"Perlu pengawasan dan advokasi peran BP Tapera yang bukan lembaga bisnis namun nirlaba dalam pembiayaan perumahan MBR," ujar Joni dalam siaran persnya, Jumat (31/12/2021).

Untuk itu, dibutuhkan garis kebijakan yang afirmatif dan perlakuan spesial yang membedakan pembangunan perumahan MBR dengan komersial.

Misalnya, perizinan dan pembiayaan perumahan MBR dan penyediaan tanah agar tidak menjadi beban birokrasi, administrasi, dan beban biaya.

BP Tapera juga diminta transparan dalam hal kebijakan perumahan, baik tata kelola yang baik dan membuka akses kepada sistem pembiayaan perumahan yang cepat dan mudah akses.

Ini bertujuan dalam menjawab kebutuhan nasabah dan pelaku pembangunan perumahan MBR.

Baca juga: Solusi Perpanjang Umur Kota Berkualitas: Hunian Vertikal

Sementara isu strategis lainnya yang diusulkan oleh The HUD Institute berupa reposisi industri properti atau perumahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tentang Undang-undang Cipta Kerja (UUCK).

Menurut Joni, ada beberapa isu yang bisa diharmonisasi yakni, analisis ulang substansi hukum mengenai kelembagaan bank tanah, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3), dan efektifitas hunian berimbang.

Lalu, aturan yang pasti dan berkeadilan perihal tanah terlantar demi kepentingan perumahan rakyat.

Kedua, dibutuhkan pola partisipasi dan agregasi substansi hukum perlindungan konsumen dalam proses revisi UUCK.

Selanjutnya, mengisi substansi UUCK yang masih kosong (rechvacum), terutama perihal perumahan rakyat yang perlu didukung satu tim kerja kolaboratif dengan pembuat UU dan multi-stakeholder.

Hal ini bisa diwujudkan dengan media literasi, kampanye, dan advokasi perumahan rakyat terjangkau, layak, berkeadilan.