Pembangunan Rumah Berbasis Kawasan Bantu Atasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan perumahan akan dilakukan dengan pendekatan kawasan terintegrasi.

"Bahwa ke depan pembangunan perumahan akan dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan perumahan dengan prasarana dan sarana permukiman," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (26/08/2021).

Tujuan dari pendekatan pembangunan berbasis kawasan tersebut adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menurunkan kasus stunting (kekurangan gizi) di Indonesia.

"Berdasarkan kajian bapak Menko PMK, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan dengan bantuan sosia. Karenanya ada dua program untuk pengentasan kemiskinan yaitu subsidi dan pemberdayaan," jelas Basuki.

Baca juga: Basuki Incar 665.000 Orang Terlibat Program Padat Karya Tunai 2022

Untuk subsidi yaitu berupa bantuan sosial, sedangkan pemberdayaan yaitu dengan penyediaan prasarana dasar seperti perumahan, air minum, air bersih, sanitasi.

"Jadi pemberdayaan itulah yang ditugaskan kepada kami," jelasnya.

Basuki mengaku, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugaskan untuk menurunkan stunting di Indonesia.

Pada tahun 2022 nanti, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun sebagai program penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin atau yang tidak mampu membeli rumah.

Selain itu, dialokasikan juga anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun rincian dari total anggaran pembiayaan perumahan untuk tahun ini terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun dengan target 200.000 unit rumah.

Kemudian Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,39 triliun, Bantuan Uang Muka Rp 810 miliar untuk 200.000 rumah.