Ini Rincian Anggaran Perumahan Tahun Depan Senilai Rp 33,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran perumahan total sebesar Rp 33,2 triliun pada tahun 2022.

Dari total anggaran tersebut, Rp 28,2 triliun di antaranya merupakan alokasi anggaran untuk program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun 2022, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar RP 28,2 triliun untuk program pembiayaan perumahan murah," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/08/2021).

Baca juga: Dana Rp 5 Triliun Dikucurkan untuk Rumah Rakyat yang Dilayani APBN

Basuki menjelaskan dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun, kemudian Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,39 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 810 miliar untuk 200.000 rumah.

Selain itu, Basuki juga mengalokasikan anggaran penyediaan perumahan sebesar Rp 5 triliun pada tahun 2022.

Menurutnya anggaran ini dialokasiakn untuk program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang khusus untuk penyediaan rumah bagi masyarakat miskin.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting (kekurangan gizi) di Indonesia.

"Pak Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan tidak cukup bansos dan lain-lain, tapi juga butuh dukungan perumahan," ujar dia.

"Dengan begitu, salah satu program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan ke depan," tambahnya.

Sebelumnya, pada tahun 2021, pemerintah melalui Badan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program satu juta rumah (PSR) melalui FLPP yaitu sebesar Rp 19,1 triliun dengan target sebanyak 175.500 unit rumah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin merinci, total anggaran PSR itu terdiri dari Rp 16, 6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditambah Rp 2,5 triliun dana guliran atau pemasukan dari pengembalian pokok dari dana yang sudah ada di masyarakat.

"Sehingga totalnya senilai Rp 19,1 triliun," kata Arief kepada Kompas.com, Senin (2/8/2021).

Sementara itu, berdasarkan data per 18 Agustus 2021 realisasi penyaluran FLPP sudah mencapai 115.355 unit rumah atau sebesar 73,24 persen dari yang ditarget 175.000 unit rumah.