Pelibatan Masyarakat, Cara Cepat Wujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya mewujudkan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia.

Upaya ini dilakukan melalui program nasional bertajuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan.

Ini merupakan bagian dari program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

Baca juga: Perempuan Punya Peran Penting di Bidang Sanitasi

Ini terutama bagi infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," kata Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (05/08/2021).

Pelaksanaan program tersebut terdiri dari sembilan prinsip yaitu tanggap kebutuhan, partisipatif, kesetaraan gender, keperpihakan pada masyarakat miskin, dan akses bagi seluruh masyarakat.

Kemudian, keberlanjutan, perlindungan pada anak, berbasis nilai, serta transparansi dan akuntabilitas.

Ada tiga pendekatan dalam menjalankan program Pamsimas. Pertama, kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Artinya, Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Baca juga: Masih Terdampak Banjir, Layanan Air Bersih dan Sanitasi Kalsel Disalurkan ke Barabai

Kedua, ada peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten.

Ini dilakukan demi memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

Pendekatan ketiga dari Pamsimas adalah berbasis masyarakat yang berarti program tersebut menempatkan mereka sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan serta pengelola sarana air minum dan sanitasi.

Pamsimas terdiri dari lima komponen yaitu pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah, dan desa.

Dok. Kementerian PUPR. Program Pamsimas.

Ada beberapa tahapan kegiatan pelaksanaan Pamsimas mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa.

Pertama, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu di tingkat kabupaten dan dilanjutkan ke desa. Selanjutnya, identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) tahap I di tingkat desa.

Setelah tahapan itu dilakukan, dilanjutkan dengan penyusunan surat dan minat proposal di tingkat desa dan pengajuannya ke tingkat kabupaten.

Pada tingkat kabupaten, proposal akan diverifikasi yang dilanjutkan dengan seleksi dan ditetapkan calon desa sasaran.

Kembali ke tingkat desa, akan ada tindaklanjut pemicuan, pembentukan atau penguatan kelembagaan tingkat desa (KKM) serta dilakukan IMAS tahap II.

Lalu, dibentuk dan dikuatkan dengan Badan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS), mulai disusun atau review (tinjau) proaksi, dan mulai penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM).

Baca juga: Membedah Proyek Sistem Penyediaan Air Minum 3 Kota Senilai Rp 2,4 Triliun

Selanjutnya di tingkat kabupaten akan dilaksanakan evaluasi RKM, usulan daftar pendek desa sasaran, serta dimulai penetapan desa sasaran.

Usai tahapan itu tuntas dilaksanakan, akan dilihat realisasi pertanggung jawaban kegiatan RKM, serta pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM), baik dari sisi operasi maupun pemeliharaan.

Program Pamsimas dilaksanakan melalui penyaluran Dana Bantuan Pemerintah yang merupakan alokasi dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM).

BLM adalah bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat agar dapat berperan dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi di tingkat desa.

Tujuan pemberian BLM adalah membiayai kegiatan di tingkat masyarakat yang tercantum dalam dokumen RKM dan telah direncanakan oleh mereka.

Berdasarkan jenis bantuan pemerintah, dana BLM Pamsimas masuk dalam jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan.

DOK. Humas Pemkab Luwu Utara Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur meresmikan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang diterima 60 kepala keluarga (KK) di Desa Pombakka, Malangke Barat, Jumat (11/6/2021).

Adapun batas penggunaan BLM Pamsimas adalah sampai tahun anggaran yang bersangkutan.

BLM Pamsimas digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tertuang dalam RKM di lokasi desa baru maupun desa pasca seperti Hibah Insentif Desa (HID) dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP).

Lantas, seperti apa realisasi Program Pamsimas selama kurun 2020-2021?

Pada tahun 2020, pagu anggaran yang dikucurkan Pemerintah dalam program Pamsimas sebesar Rp 1,1 triliun.

Baca juga: Kementerian PUPR Fokus Sediakan Air Bersih dan Sanitasi di Palu

Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran Pamsimas telah mencapai Rp 1 triliun atau tercapai 99,39 persen dari total anggaran yang dikucurkan.

Sementara realisasi fisik rata-rata program tersebut mencapai 99,85 persen.

Realisasi anggaran Pamsimas sebesar Rp 1 triliun ini terbagi dalam tiga kebutuhan yaitu bagi desa reguler/baru, HID, dan HKP.

Untuk desa reguler/baru, pagu anggaran Pamsimas dialokasikan sebesar Rp 678,2 miliar, namun terealisasi Rp 642,3 miliar.

Sementara progres fisik yang tercapai dari realisasi anggaran Pamsimas di desa reguler/baru sebesar 99,94 persen.

Pada desa HID, dikucurkan anggaran senilai Rp 354,6 miliar yang berhasil tercapai Rp 349,8 persen dengan progres fisik mencapai 99,91 persen.

Kompas.com/Markus Yuwono Pengurus Pamsimas 3 Payaman lor. Desa Girirejo, Haryono Menunjukkan Sumur Bor

Progres tidak mencapai 100 persen karena ada 29 desa yang mundur karena tidak dapat memenuhi ketentuan program yang mengakibatkan total alokasi dana tersisa Rp 7 miliar tak dapat terealisasi.

Sehingga, total keseluruhan desa yang mendapatkan bantuan dari program Pamsimas pada tahun lalu sebanyak 4.699 desa.

Baca juga: Kini, Kawasan Kumuh Bungkutoko dan Petoaha Jadi Tempat Wisata Air Baru

Dari jumlah ini juga didapatkan tambahan pemanfaat air minum menjadi 2,29 juta orang dan menyerap 108.929 tenaga kerja.

Pada tahun ini, pagu anggaran yang diperuntukkan bagi program Pamsimas mencapai Rp 1,31 triliun.

Hingga 2 Agustus 2021, realisasi anggaran program Pamsimas sudah mencapai 92,47 persen atau setara Rp 1,08 triliun di 1.432 desa.

Sementara lainnya seperti 4.657 desa sudah dalam tahapan penandatanganan kerja sama (PKS), serah terima 272 desa, dan pencairan tahap 1 dan 2 masing-masing untuk 4.647 desa dan 3.850 desa.