Benarkah Pelabuhan Tanpa Akses yang Dimaksud Jokowi adalah Patimban?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kementerian dan daerah untuk mengawasi berbagai program dari hulu sejak awal perencanaan.

Pasalnya, masih ada sejumlah program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasaran anggarannya.

Menurut Jokowi, program tersebut tidak mendukung pencapaian dari tujuan pemerintah sekaligus tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya.

Akibatnya, kesenjangan pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dan daerah masih saja terjadi.

Baca juga: Pengamat Kritik Jokowi Resmikan Infrastruktur Saat Konstruksi Belum Tuntas

Contohnya, pemerintah membangun pelabuhan baru yang tidak didukung oleh akses jalan untuk menuju infrastruktur itu.

"Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?" tanya Jokowi, dikutip dari KompasTV, Kamis (27/5/2021).

Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan daya ungkit, dan masyarakat juga merasa dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Lantas, pelabuhan mana yang dimaksud Jokowi?

Untuk diketahui, belum lama ini, Jokowi meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat.

Peresmian operasionalisasi tahap awal ini dilakukan akhir tahun lalu atau tepatnya Minggu (20/12/2020).

Jokowi mengatakan, Pelabuhan Internasional Patimban tahap pertama merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang berhasil diselesaikan pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Kendati sudah diresmikan, pada kenyataannya, pembangunan pelabuhan ini belum tuntas seluruhnya.

Hal ini karena proses pekerjaan konstruksi fisik dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama telah rampung dikerjakan.

Sementara tahap dua ditargetkan selesai dalam kurun 2021-2024, tahap tiga 2024-2025, dan tahap akhir 2026-2027.

Tentu saja, peresmian infrastruktur yang pada kenyataannya belum sepenuhnya tuntas ini menuai kritik masyarakat. Salah satunya pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Agus mengkritik pemerintahan Jokowi yang kerap meresmikan proyek infrastruktur saat konstruksinya belum selesai atau belum siap dioperasikan. Terlebih lagi, ketika akses utamanya belum dibangun.

"Jalan utamanya belum jadi, tapi sudah dideklarasikan oleh Presiden Jokowi menjadi pelabuhan nomor dua terbesar Indonesia setelah Tanjung Priok," kata Agus dalam diskusi virtual bertajuk Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2021, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Pra-kualifikasi Tender Tol Akses Pelabuhan Patimban Segera Digelar

Menurut Agus, peresmian pembangunan infrastruktur idealnya dilakukan setelah masa kontruksi benar-benar tuntas sehingga dapat langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jika belum rampung, hal ini akan memicu perbincangan bahkan polemik berkepanjangan.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban tahap 1 ini meliputi area terminal, sea wall, jembatan penghubung, terminal kendaraan, serta akses jalan.

Untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban agar bisa beroperasi optimal, dibutuhkan jalan akses memadai.

Nah, jalan akses inilah yang belum tuntas dikerjakan saat Pelabuhan Internasional Patimban Tahap I kadung diresmikan Jokowi.

Jalan akses menuju Pelabuhan Internasional Patimban sepanjang 8,2 kilometer yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru tuntas dan dapat dilintasi pada Januari 2021.

Jalan akses ini merupakan tindak lanjut pertemuan Jokowi dengan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007-2008 Yusuo Fakuda selaku Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia pada beberapa waktu lalu.

Baca juga: Skema KPBU Berubah, Lelang Tol Akses Pelabuhan Patimban Kuartal II-2021

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan akses Pelabuhan Internasional Patimbang merupakan wujud nyata dari kerja sama bilateral Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman senilai Rp 1,2 triliun.

Secara teknis, dibangun dengan tiga jenis struktur, sebagian besar adalah elevated (jalan layang) di atas persawahan dengan tanah lunak.

Selain jalan akses, kementerian PUPR juga akan melengkapi pelabuhan ini dengan jalan bebas hambatan berbayar yang dinamakan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban.

Infrastruktur ini baru memasuki tahap pra-kualifikasi pelelangan yang akan dilaksanakan pada Kamis (17/06/2021) pukul 10.00 WIB.

Tol Akses Pelabuhan Patimban dirancang sepanjang 37,05 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 4,32 triliun.

Proyek jalan tol ini mengalami perubahan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dari unsolicited (pemrakarsa swasta) menjadi solicited (pemrakarsa Pemerintah).

Baca juga: Ada Jalan Akses, Jakarta-Pelabuhan Patimban Hanya 3 Jam

Penyebab perubahan skema karena adanya kerja sama Kementerian PUPR dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan loan (pinjaman).

Berubahnya skema proyek ini dilakukan untuk percepatan pembangunan Tol Akses Pelabuhan Patimban karena bersinergi dengan Pelabuhan Patimban agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Sehingga, ada porsi yang dikerjakan oleh Pemerintah pada proyek jalan tol tersebut. Sedianya, target pelelangan jalan tol ini akan dilakukan Kuartal II tahun ini.

Dengan demikian, pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban bisa dimulai tahun 2022.

Jalan tol ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek menuju Pelabuhan Patimban.