Benarkah Pelabuhan Tanpa Akses yang Dimaksud Jokowi adalah Patimban?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kementerian dan daerah untuk mengawasi berbagai program dari hulu sejak awal perencanaan.

Pasalnya, masih ada sejumlah program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasaran anggarannya.

Menurut Jokowi, program tersebut tidak mendukung pencapaian dari tujuan pemerintah sekaligus tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya.

Akibatnya, kesenjangan pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dan daerah masih saja terjadi.

Baca juga: Pengamat Kritik Jokowi Resmikan Infrastruktur Saat Konstruksi Belum Tuntas

Contohnya, pemerintah membangun pelabuhan baru yang tidak didukung oleh akses jalan untuk menuju infrastruktur itu.

"Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?" tanya Jokowi, dikutip dari KompasTV, Kamis (27/5/2021).

Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan daya ungkit, dan masyarakat juga merasa dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Lantas, pelabuhan mana yang dimaksud Jokowi?

Untuk diketahui, belum lama ini, Jokowi meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat.

Peresmian operasionalisasi tahap awal ini dilakukan akhir tahun lalu atau tepatnya Minggu (20/12/2020).

Jokowi mengatakan, Pelabuhan Internasional Patimban tahap pertama merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang berhasil diselesaikan pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Kendati sudah diresmikan, pada kenyataannya, pembangunan pelabuhan ini belum tuntas seluruhnya.

Hal ini karena proses pekerjaan konstruksi fisik dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama telah rampung dikerjakan.

Sementara tahap dua ditargetkan selesai dalam kurun 2021-2024, tahap tiga 2024-2025, dan tahap akhir 2026-2027.

Tentu saja, peresmian infrastruktur yang pada kenyataannya belum sepenuhnya tuntas ini menuai kritik masyarakat. Salah satunya pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.