Rencana Pembatalan Sertifikat di Atas Situ Jabodetabek-Punjur Masih Tahap Identifikasi

Kompas.com - 10/11/2020, 14:30 WIB
Alat berat sedang melakukan normalisasi Situ agar resapan air di Situ berjalan maksimal. Dokumen Dinas PUPR Kota DepokAlat berat sedang melakukan normalisasi Situ agar resapan air di Situ berjalan maksimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membatalkan kepemilikan sertifikat di atas situ kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ( Jabodetabek-Punjur).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, pembatalan kepemilikan sertifikat di atas situ masih dalam tahap identifikasi.

"Kalau situ itu kami sedang mengidentifikasi di mana saja. Kalau sertifikat situ-situ itu ada di air (akan) batalkan," tegas Sofyan dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/11/2020).

Namun, hal yang menjadi permasalahan serius adalah ketika situ tersebut telah dilakukan pengerukan dan dijadikan rumah.

Penyelesaian pembatalan sertifikat tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama dibanding yang masih berbentuk situ.

Pembatalan sertifikat di atas situ bertujuan untuk merevitalisasi kembali fungsi dari situ yang berfungsi menampung air hujan serta mencegah terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Hal ini sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Pujur.

Perpres ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 April 2020 silam.

Baca juga: Sertifikat di Atas Situ Jabodetabek-Punjur akan Dibatalkan

Perpres tersebut diterbitkan untuk menangani masalah yang dihadapi di kawasan tersebut seperti banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, pengelolaan sampah, serta ketersediaan air bersih.

Presiden juga mengamanatkan pembentukan Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil.

Kemudian, tiga gubernur berperan sebagai Koordinator Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Lembaga/Badan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X