Mereka Tak Mengerti Isu Kota

Tema perkotaan dan kelayakhunian ruang hidup tidak mampu dicerna dan diekspresikan para cawapres. Sejauh ini para tim ahli mereka masih sangat normatif dalam memberikan soal klise ini kepada calon jagoannya.

Mereka masih terbawa sentimen asal bangun cepat, tidak perlu rencana.

Rasanya, tiga pasangan baik Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak memiliki visi jelas mengenai isu kota, perkotaan atau urbanisasi.

Kelihatannya tidak satu pun tim perumus visi para capres memaknai secara mendalam dan menyeluruh tentang isu masa depan ini.

Dalam debat cawapres kemarin, agenda lingkungan ketiga capres semuanya masih tampil sangat normatif.

Isu sentral planet bumi kita ini dalam 30-50 tahun ke depan adalah transformasi tempat kita hidup menjadi semakin urban. Dengan 270 juta penduduk, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia akan menjadi penduduk kota.

Kebutuhan air bersih, infrastruktur mobilitas modern, energi, kesempatan kerja, keberlanjutan lumbung pangan, konflik ruang demi investasi,itu hanya sebagian dari isu langung urbanisasi.

Isu satu kota Ibu Kota Nusantara (IKN) saja, ketiganya gemetar tanpa punya sikap jelas selain asal jawab dan asal debat kusir.

Padahal, mudah sekali tim mereka membaca rencana IKN dari dokumen OIKN atau pun studi-studi yang disusun Bappenas dibantu McKinsey dan kawan-kawan, sebelumnya.

Jadi memang masih jauh panggang dari api, kalau kita mengharapkan kebutuhan perkotaan seperti transportasi modern dan perumahan yang layak akan jadi agenda pemimpin kita dalam waktu dekat.

Amanda Burden, direktur tata kota New York pada zaman Bloomberg, pernah secara menarik menyampaikan, "A city is not something that happens to you. You make choices everyday that shape and make your city." Kota adalah ekspresi proses dari pilihan-pilihan warganya.

Kota kita harus layak huni. Indonesia perlu pemimpin yang fasih dan mampu memahami bagaimana mengelola kualitas tempat hidup kita. Tidak bisa lagi asal membangun atau sekedar mengamini kekumuhan yang sudah terlajur terjadi di lapangan.

Capres cawapres harusnya memperlihatkan kemauan politik jika jadi penguasa, untuk memimpin para wali kota dan gubernur mendirikan fondasi kuat dalam pengendalian perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. Bukan sekadar pencitraan dan dekorasi kota.

Tidak terlihat manifestasi politik yang kuat dalam menyikapi konflik tata ruang, spekulasi tanah berlebihan, terpinggirkannya kegiatan-kegiatan produktif masyarakat kecil, serta ketahanan terhadap degradasi lingkungan global.

Kita merindukan keteladanan dan kepemimpinan para capres dan cawapres untuk memastikan peran dan perilaku masyarakat dan pelaku usaha di berdayakan dalam menciptakan ruang hidup yang layak dan produktif.

Sebaliknya, mereka malah berdebat soal 40 kota, peran investor maupun pepesan kosong lainnya. Sebutkan saja satu kota yang dibangun dari nol oleh negara Indonesia, dan hidup. Adakah?