Jawa Makin Padat Tahun 2045, Apartemen Dianggap Solusi Tepat

Dengan begitu, kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban pada tahun tersebut.

Melihat fenomena tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginisiasi pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar terus dilakukan.

"Dalam jangka panjang, pembangunan hunian vertikal dikawasan perkotaan mau tidak mau harus dilakukan guna menyediakan hunian bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilis, Rabu (30/8/2023).

Untuk merencanakaan proyek hunian vertikal di perkotaan padat dengan banyak penduduk, membutuhkan banyak kerja sama antar pemangku kepentingan.

Tujuannya, mewujudkan proyek pembangunan yang terpadu dan terjangkau untuk masyarkat, terutama kelas menengah ke bawah.

Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan juga perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai peran regulator.

Sehingga, kolaborasi dapat dilakukan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PT Sarana Multigriya Finasial (Persero) atau SMF, serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).