Pesan Jokowi untuk Pengembang, Hati-hati Jangan Sampai Ambruk karena Utang

"Semuanya harus dikendalikan. Pengembang jangan hanya bangun, bangun, bangun, padahal backlock sudah enggak ada. Hati-hati mengenai hal ini. Kita tahu, tidak semua sektor properti di negara lain dapat bertahan," ujar Jokowi saat membuka Munas REI ke 17 di Sheraton Hotel, Jakarta, Kamis (9/8/2023).

Jokowi mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar pengembang Indonesia tidak mengalami nasib seperti pengembang properti besar di China yang ambruk karena memiliki utang sebesar Rp 4.400 triliun atau setara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Jokowi, pengembang properti Indonesia memiliki peluang dan tantangan besar, seiring kebutuhan rumah yang juga sangat besar yakni 12,71 juta unit, sementara pertumbuhan kepala keluarga (KK) baru sekitar 700.000-800.000 per tahun. 

Sebelumnya, Jokowi mengapresiasi para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) yang tetap tangguh dan kompetitif di tengah perlambatan ekonomi global.

Bahkan, selama kurun empat tahun sejak 2018-2022, sektor konstruksi dan real estat berkontribusi besar senilai Rp 2.300 triliun hingga Rp 2.800 triliun dan memberikan 16 persen sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Selain itu, tenaga kerja yang terlibat dalam perputaran ekonomi yang diselenggarakan pengembang asosiasi REI ini sebanyak 13 juta-19 juta orang.

"Data-data inilah yang membuat kenapa banyak negara ingin men-drive ekonominya lewat usaha properti dan real estat. Karena berdampak pada 185 sektor lainnya. Tidak ada industri yang semasif ini selain real estat dan konstruksi," cetus Jokowi.

Dia pun menyebut industri yang terdampak dari pergerakan sektor properti ini mulai dari semen, bata, cat, furnitur, lampu, barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan makan, peralatan masak hingga panci, sendok, dan garpu.

"Jangan lupa industri jasa juga ikut bergerak seperti tukang listrik, sedot WC, tukang kebun, tukang sampah, itu semua terlibat," imbuh Jokowi.

Pertumbuhan ekonomi Nasional juga terus bergerak positif sebesar 5,17 persen pada Kuartal II-2023. Angka di atas lima persen ini merupakan pertumbuhan yang terjadi selama tujuh kuartal berturut-turut.

Dan di antara negara yang tergabung dalam G-20, hanya Indonesia, India, dan China yang menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi positif di atas lima persen.

"Negara lain, maaf saya tidak bisa sebutkan. Nanti ada yang tersinggung," cetus Jokowi.

Daya saing naik 10 peringkat

Kemudian Jokowi juga menyinggkung soal daya saing atau competitiveness Indonesia yang naik sepuluh peringkat menjadi urutan ke 34 dari posisi sebelumnya 44.

Pencapaian ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia dan menjadi lompatan sangat penting. Hal ini mengingat, negara tanpa daya saing jangan berharap bisa bertahan (survive), karena persaingan sangat ketat.

Kata Jokowi, semua negara bersaing saling memperbaiki diri, mempercepat perizinan, memperbaiki pelayanan, mempercepat pembebasan lahan, untuk mempercepat pertumbuhan investasi yang menjadi kunci pembangunan.

Selain itu, Jokowi juga menyoal tentang pembukaan sentra ekonomi baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan satu-satunya megaproyek di dunia.

"Per 27 Juli 2023, terdapat 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli alias tidak gratis. Harganya bisa ditanyakan ke Otorita IKN. Ini peluang besar," jelas Jokowi.

Sebelum menutup pidatonya, Jokowi meminta para pengembang untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah, dalam membantu rakyat kecil mendapatkan hunian layak yang terjangkau, memperhatikan dampak sosial, lingkungan, akses air bersih, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

"Jangan sampai ada kawasan perumahan yang menimbulkan kekeringan air sumur, banjir, kotor karena penuh sampah," imbuh Jokowi.

Jokowi juga mengajak semua pengembang melalui Munas REI kali ini merumuskan langkah-langkah strategis menyikapi peluang dan tantangan yang ada. Termasuk membangun kota dengan diferensiasi khusus untuk menghindari kesamaan konsep perkotaan.

Tegak Lurus bersama Pemerintah

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida Ketum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, saat ini anggota REI sebanyak 6.400 pengembang di 38 provinsi dengan 13 bidang usaha mulai dari perumahan, perkantoran, komersial, pergudangan, kawasan industri hingga kota baru.

Dalam rentang usia 51 tahun, REi telah membangun 25 juta rumah, menyerap 13,8 juta tenaga kerja, menyumbang pendapatan aseli daerah (PAD), berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan hunian yang lebih baik, dan mendukung terwujudnya kesehatan terutama mengurangi stunting.

"Karena peran dan kontribusinya ini, dunia sangat mengapresiasi REI dan juga Indonesia. REI berada di bawah FIABCI, organisasi real estat dunia yang kini diketuai Budiarsa Sastrawinata," ucap Totok.

Menurut Totok, negara Indonesia dipuji dan bahkan diprediksi akan mencapai posisi empat negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2025-2026 mendatang.

Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada Pemerintah karena dilibatkan dalam penyusunan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diejawantahkan oleh REI dalam pembentukan Help Desk Perizinan.

Help Desk Perizinan ini, memungkinkan pelaku usaha mengantongi seluruh perizinan untuk melaksanakan pembangunan melalui proses yang hanya membutuhkan waktu 30 menit.

Selain itu, REI juga menciptakan REI Investment Center yang mengajak investor baik Nasional maupun asing untuk membenamkan modalnya di Indonesia, dan juga IKN.

Selanjutnya, keberhasilan REI mengegolkan kenaikan rumah subsidi per 23 Juni 2023 lalu sekitar delapan persen dari sebelumnya pada kisaran Rp 162 juta-Rp 234 juta.

"Dan terbaru adalah pelaksanaan masalah kepemilikan hunian untuk warga negara asing (WNA)," ungkap Totok.

Sementara terkait Program Sejuta Rumah (PSR), REI bersama BTN berkolaborasi mewujudkan pembangunan hunian bersubsidi.

Hingga Juli 2023, rumah subsidi yang berhasil dibangun dari kolaborasi ini adalah sebanyak 85 persen dan rumah komersial 65 persen.

Selanjutnya, kata Totok, REi mengusulkan program baru yakni bebas PPN untuk rumah dengan harga jual Rp 300 juta bagi ASN, TNI/Polri.

REI juga memberikan komitmennya untuk mendukung pembangunan IKN yang memang membutuhkan waktu panjang sekitar 30 tahun hingga 40 tahun.

"REI akan tegak lurus dengan Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan Indonesia," tuntas Totok.