Paruh Tahun 2023, Sebanyak 4.637 RTLH di Sumsel Beres Dibedah

Hal itu berdasarkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V, sebagaimana dikutip dari laman Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada Jumat (07/07/2023).

Kemudian, Kabupaten Lahat (235 unit), Kabupaten Oku Timur (620 unit), Kabupaten Muara Enim (107 unit), Kabupaten Oku Selatan (69 unit), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (5 unit), Kabupaten Musi Rawas (6 unit).

Lalu, Kabupaten OKU (120 unit), Kabupaten Muratara (115 unit), Kabupaten Musi Banyuasin (142 unit), Kota Palembang (60 unit), Kota Prabumulih (10 unit), Kota Lubuk Linggau (10 unit), dan Kota Pagaralam (18 unit).

Kendati demikian, kuota penyaluran bantuan bedah rumah di Sumsel masih bisa bertambah sampai akhir tahun 2023 mendatang.

"Program BSPS disalurkan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun dan merupakan wujud kehadiran pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.

Salah satu penerima bantuan BSPS dari Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin, yakni Rojal. Pria berusia 65 tahun yang bekerja sebagai tukang bangunan.

Pada usianya yang sudah lanjut, Rojal tidak pernah bermimpi dan tentu harus berpikir ulang apabila ingin merenovasi rumah kayunya yang lapuk dan atapnya yang sering bocor.

Akan tetapi setelah mendapatkan sosialisasi Program BSPS dan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), rumahnya kini sudah selesai dibedah, sehingga lebih layak huni dan memiliki struktur bangunan yang kokoh.

"Selain dapat dana BSPS Rp 20 juta, saya juga berswadaya dengan mengeluarkan dana Rp 24 juta dibantu anak-anak serta tetangga sekitar saat proses pembangunan rumah," terangnya.

Kepala Desa Lalang Sembawa, Jos Fadilah mengatakan, program BSPS Kementerian PUPR telah berhasil merehabilitasi 40 unit di wilayahnya.

Masyarakat penerima bantuan mendapatkan Rp 20 juta per unit rumah yang digunakan untuk pembelian material bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan upah tenaga kerja Rp 2,5 juta.

"Program BSPS ini harus terus dilanjutkan karena masih banyak masyarakat kami yang rumahnya masih belum layak. Kalau bisa ke depan desa kami bisa bebas dari rumah tidak layak huni," pungkasnya.